batampos – Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Batam tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seiring diberlakukannya pembelajaran dari rumah (BDR), penyaluran MBG kepada siswa untuk sementara dihentikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap pelaksanaan BDR bagi siswa PAUD, SD, dan SMP akibat memburuknya kualitas udara.
Menurutnya, Disdik Batam telah mengeluarkan surat edaran pada 7 Oktober 2026 yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Batam untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.
“Pada 7 Oktober lalu kami mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan di bawah Pemerintah Kota Batam, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah karena kualitas udara tidak sehat,” ujar Hendri, Rabu (14/10).
Dengan beralihnya kegiatan belajar dari sekolah ke rumah, operasional program MBG juga ikut dihentikan sementara.
Hendri mengungkapkan, berdasarkan aplikasi pemantauan kualitas udara pemerintah, indeks kualitas udara Batam pada Rabu (14/10) mencapai angka 168. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan anak-anak, terutama sistem pernapasan.
“Kita lebih memperhatikan kesehatan anak-anak. Jangan sampai kondisi kesehatan ini membahayakan mereka ke depannya, karena asap ini berpengaruh terhadap paru-paru,” katanya.
Tunggu Kualitas Udara di Bawah 100
Disdik Batam belum memastikan kapan pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan. Kebijakan tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara.
Hendri mengatakan pembelajaran di sekolah dapat dipertimbangkan kembali apabila indeks kualitas udara turun hingga di bawah angka 100.
Ia berharap kondisi cuaca segera membaik dan hujan turun sehingga kabut asap berkurang. Dengan demikian, siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran di sekolah dan aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa berjalan normal.
“Makanya kita berdoa saja kondisi udara membaik dan turun hujan agar anak-anak bisa belajar di sekolah kembali dan perputaran ekonomi di SPPG kembali bergairah,” ujarnya.
SPPG Tak Beroperasi, Insentif Tak Dibayarkan
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, mengatakan pelaksanaan program MBG mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan pembelajaran.
Apabila pemerintah daerah menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau BDR, operasional SPPG yang melayani sekolah terdampak juga dihentikan sementara.
“Jika daerah mengeluarkan kebijakan PJJ atau pembelajaran dari rumah, SPPG tidak berjalan. Prinsipnya no service, no pay, sehingga tidak ada pembayaran insentif, bahan baku, dan sebagainya jika SPPG tidak beroperasi,” jelas Syartiwidya.
Menurutnya, ketentuan tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan program MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menjelaskan, terdapat arahan agar pelayanan kepada kelompok sasaran MBG tidak dijalankan apabila jumlah penerima manfaat berada di bawah 1.000 orang.
Dengan kebijakan tersebut, operasional SPPG akan kembali berjalan setelah pembelajaran dari rumah dicabut dan kegiatan belajar di sekolah kembali berlangsung sesuai ketentuan.
“Operasional SPPG akan kembali berjalan setelah kebijakan pembelajaran dari rumah dicabut dan kegiatan belajar kembali berlangsung sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)