batampos - Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diminta tertib melaporkan keberangkatan jemaah. Sementara itu, biro perjalanan yang menawarkan umrah tanpa izin resmi menjadi sasaran perhatian pengawasan.
Pengawasan tersebut juga akan diperkuat melalui rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk memantau aktivitas perjalanan umrah di Batam.
Kepala Kantor Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, mengatakan pelaporan keberangkatan diperlukan untuk memastikan aktivitas penyelenggara terpantau dan administrasi perjalanan jemaah berjalan tertib.
“Kami berharap setiap PPIU tertib melaporkan keberangkatan jemaah. Pengawasan ini membutuhkan kerja sama penyelenggara agar perjalanan ibadah umrah berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan,” ujarnya, Sabtu (18/10).
Syahbudi juga mengimbau masyarakat lebih cermat memilih biro perjalanan umrah. Jika menemukan biro perjalanan wisata (BPW) yang menawarkan atau menyelenggarakan perjalanan umrah tanpa izin sebagai PPIU, masyarakat diminta melaporkannya kepada Kemenhaj Kota Batam.
Menurut dia, laporan masyarakat dapat menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selain legalitas penyelenggara, Kemenhaj Batam menyoroti transparansi penawaran paket umrah, termasuk promosi dengan skema “bayar 3 gratis 1”.
Baca Juga: Cegah Bullying dan Narkoba, Polsek Batam Kota Edukasi Siswa SMAN 20
Syahbudi mengingatkan agar promosi tidak hanya menarik minat calon jemaah, tetapi juga disertai penjelasan lengkap mengenai biaya, fasilitas, serta persyaratan yang berlaku.
“Kami mengingatkan seluruh penyelenggara agar menyampaikan penawaran paket umrah secara jelas dan transparan. Jangan sampai promosi seperti ‘bayar 3 gratis 1’ justru membingungkan jemaah karena ketentuan dan komponen biayanya tidak dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Penyelenggara diminta menjelaskan jumlah peserta yang membayar, fasilitas yang diperoleh, serta syarat dan ketentuan promosi. Kejelasan informasi tersebut penting agar calon jemaah dapat menilai kesesuaian paket dengan layanan yang dijanjikan sebelum mendaftar.
Untuk memperkuat pengawasan, Kemenhaj Batam merencanakan pembentukan Satgas yang melibatkan sejumlah instansi, antara lain TNI/Polri, Imigrasi, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK), Bea dan Cukai, pengelola bandara, serta Forum FKPPU.
Satgas tersebut direncanakan memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama dalam pengawasan aktivitas perjalanan umrah dan penanganan biro perjalanan yang tidak memiliki izin sebagai PPIU.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Riau, Yusuf Hadamean, menekankan pentingnya keterbukaan harga paket perjalanan umrah.
Menurutnya, penyelenggara perlu merinci komponen biaya dan fasilitas agar masyarakat memahami layanan yang akan diterima. Persaingan usaha juga harus tetap mengutamakan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan jemaah.
Kemenhaj Batam berharap penguatan pelaporan, transparansi penawaran, dan koordinasi lintas instansi dapat mencegah praktik penyelenggaraan umrah yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan calon jemaah terhadap penyelenggara resmi. (*)
Editor : Yofi Yuhendri