batampos - Hak pesangon dan hak ketenagakerjaan pekerja PT Ghim Li Indonesia ditaksir mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga Kamis (22/10/2026), belum ada kepastian mengenai besaran pembayaran maupun jadwal pelunasannya.
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan serikat pekerja berdasarkan data yang dihimpun bersama karyawan. Nilainya mencakup pesangon dan komponen hak lainnya yang memperhitungkan masa kerja.
“Pesangon mereka itu tidak melebihi Rp100 miliar,” kata Ramon saat dihubungi Batam Pos, Kamis (22/10) siang.
Menurut Ramon, pembicaraan mengenai pembayaran hak pekerja belum mencapai kesepakatan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam telah berupaya memfasilitasi pertemuan untuk menyusun perjanjian bersama. Namun, manajemen Ghim Li disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan pada Selasa (20/10), pembahasan mulai menyentuh nilai pesangon. Namun, tanpa kehadiran manajemen, serikat pekerja belum memperoleh kepastian mengenai nominal pembayaran maupun tenggat pelunasannya.
“Pihak manajemen belum bisa memutuskan besaran nilai pesangonnya dan kapan akan dibayarkan,” ujarnya.
Baca Juga: Perusahaan Absen, Disnaker Batam Panggil Lagi Manajemen Ghim Li
Bagi para pekerja, ketidakpastian ini bukan sekadar persoalan uang. Mereka juga membutuhkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan surat pengalaman kerja untuk mengurus Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta melamar pekerjaan baru.
“Teman-teman mau mulai kerja di perusahaan lain dan itu perlu surat pengalaman kerja,” kata Ramon.
Karena itu, FSPMI mendesak Disnaker Kota Batam terus menjembatani penyelesaian perselisihan hingga seluruh hak pekerja memperoleh kejelasan. Serikat pekerja juga meminta pemerintah dan kepolisian ikut mengawal proses tersebut.
Ramon menegaskan, pihaknya tidak lagi mempermasalahkan perubahan kepemilikan perusahaan. Fokus serikat pekerja saat ini adalah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi.
“Standing point kita hak-hak kita. Apa yang menjadi hak kawan-kawan yang paling mendasar itu harus diberikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, penyelesaian yang berlarut-larut dapat mengganggu kehidupan para pekerja sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kepastian berusaha di Batam.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, mengatakan penanganan persoalan PHK pekerja Ghim Li saat ini berada di tangan Disnaker Kota Batam. Pemerintah provinsi masih menunggu hasil penanganan dan mediasi di tingkat kota.
Menurut Diky, dokumen PHK diperlukan pekerja untuk mengurus JHT dan JKP. Pemerintah provinsi, kata dia, berfokus pada fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
“Dari sisi pengawasan kita tinggal menunggu itu saja. Kalau sudah ada ketentuan PHK-nya, baru kita awasi nanti ketetapannya dalam hal itu,” ujarnya.
Diky menambahkan, pemerintah provinsi masih menunggu informasi dari pemerintah kota. Adapun penanganan terkait penetapan pesangon, menurut dia, berada di tingkat kota. (*)
Editor : Yofi Yuhendri