batampos – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam memperketat pemeriksaan dokumen dan validasi data calon jemaah haji menjelang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan administrasi yang berpotensi merugikan hak calon jemaah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pelimpahan nomor porsi jemaah yang meninggal dunia atau mengalami sakit permanen. Dalam evaluasi pelayanan di sejumlah daerah, ditemukan dugaan pemalsuan dokumen penerima pelimpahan nomor porsi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Sosialisasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji yang digelar Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Kepulauan Riau di Golden View Hotel, Batam, Kamis (5/11/2026).
Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Direktorat Pelayanan Haji Kemenhaj RI, M. Syarif, mengingatkan petugas agar tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan keaslian dan kesesuaian setiap dokumen yang diajukan.
Menurutnya, meskipun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) telah menerapkan pembatasan akses pengguna di tingkat kabupaten/kota, proses verifikasi belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Karena itu, pemeriksaan secara manual tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen dan data.
Selain pelimpahan nomor porsi, pengajuan pendamping jemaah lanjut usia (lansia), penggabungan mahram, serta pendamping jemaah penyandang disabilitas juga menjadi bagian yang harus diawasi. Seluruh permohonan tersebut wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, mengatakan pihaknya akan memperkuat pemeriksaan administrasi dan pengawasan internal. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada hak calon jemaah yang dirugikan akibat kelalaian petugas.
"Ketelitian dalam verifikasi dokumen, validitas data, serta kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prinsip utama dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Jangan sampai ada hak jemaah yang dirugikan akibat kelalaian dalam proses administrasi," tegasnya.
Ia menyebutkan, menjelang tahapan pelunasan Bipih 2027, kesesuaian data jemaah menjadi hal mendasar yang harus dipastikan. Koordinasi antarpetugas juga perlu diperkuat, terutama dalam menangani permohonan pelimpahan nomor porsi, penggabungan mahram, serta pendamping jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
Dalam sosialisasi tersebut, M. Syarif juga memaparkan informasi alokasi kuota haji 2027 sebanyak 203.320 jemaah untuk haji reguler dan 17.680 jemaah untuk haji khusus, di luar petugas.
Sementara itu, data daftar tunggu masih mengacu pada data per 16 September 2025 sesuai kebijakan yang berjalan.
Ia turut menyampaikan sejumlah rencana perubahan regulasi dalam rancangan revisi PMHU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Salah satu usulan yang dibahas adalah kenaikan batas usia minimum pendaftaran haji dari 13 tahun menjadi 16 tahun.
Ketentuan mengenai pendamping jemaah lansia juga diarahkan hanya untuk anak kandung. Begitu pula persyaratan penggabungan mahram dan pendamping jemaah penyandang disabilitas yang direncanakan akan disesuaikan dalam regulasi terbaru.
Syahbudi menegaskan, jajaran Kemenhaj Batam akan mencermati perkembangan regulasi tersebut. Pihaknya juga berkomitmen memastikan pelayanan kepada calon jemaah berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan.
Dengan penguatan verifikasi tersebut, proses administrasi menjelang pelunasan haji 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan setiap data dan dokumen dapat dipertanggungjawabkan. (*)
Editor : M Tahang