batampos – Rencana kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Di tengah tekanan industri dan perubahan pasar ekspor, sejumlah perusahaan disebut mulai menghentikan operasional hingga mengurangi tenaga kerja.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha sebelum menetapkan besaran kenaikan upah tahun depan.
Ketua APINDO Batam, Rafki Rasyid, mengatakan pembahasan UMK 2027 hingga Kamis (12/11) masih menunggu surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pedoman penetapan upah minimum.
“Untuk pembahasan upah minimum kota Batam, kita masih menunggu surat dari Menteri Ketenagakerjaan sebagai panduan dan acuan. Sampai saat ini belum ada surat tersebut,” kata Rafki.
Menurut dia, pedoman dari pemerintah pusat diperlukan agar pembahasan upah minimum memiliki landasan yang jelas. Namun, penentuan kenaikan UMK juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional dan tenaga kerja.
Rafki mengungkapkan, sejumlah perusahaan di Batam mulai menghentikan kegiatan usaha. Dia mencontohkan Ghim Li dan sejumlah perusahaan di sektor panel surya yang disebut mulai berguguran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar angka pengangguran apabila tidak diantisipasi.
Industri Batam Tertekan, Perusahaan Hadapi Perubahan Pasar Ekspor
Rafki mengatakan tekanan terhadap industri Batam tidak hanya berasal dari kenaikan biaya tenaga kerja. Dunia usaha juga menghadapi kenaikan harga bahan baku dan perubahan strategi perdagangan internasional.
Dia menyinggung meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang dinilai turut memengaruhi keputusan sejumlah perusahaan di Batam.
Menurut Rafki, beberapa perusahaan yang memiliki induk usaha di Cina mulai mempertimbangkan pengalihan kembali produksi ke negara tersebut setelah tekanan tarif perdagangan mereda.
