batampos – Rencana kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Di tengah tekanan industri dan perubahan pasar ekspor, sejumlah perusahaan disebut mulai menghentikan operasional hingga mengurangi tenaga kerja.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha sebelum menetapkan besaran kenaikan upah tahun depan.
Ketua APINDO Batam, Rafki Rasyid, mengatakan pembahasan UMK 2027 hingga Kamis (12/11) masih menunggu surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pedoman penetapan upah minimum.
“Untuk pembahasan upah minimum kota Batam, kita masih menunggu surat dari Menteri Ketenagakerjaan sebagai panduan dan acuan. Sampai saat ini belum ada surat tersebut,” kata Rafki.
Menurut dia, pedoman dari pemerintah pusat diperlukan agar pembahasan upah minimum memiliki landasan yang jelas. Namun, penentuan kenaikan UMK juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional dan tenaga kerja.
Rafki mengungkapkan, sejumlah perusahaan di Batam mulai menghentikan kegiatan usaha. Dia mencontohkan Ghim Li dan sejumlah perusahaan di sektor panel surya yang disebut mulai berguguran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar angka pengangguran apabila tidak diantisipasi.
Industri Batam Tertekan, Perusahaan Hadapi Perubahan Pasar Ekspor
Rafki mengatakan tekanan terhadap industri Batam tidak hanya berasal dari kenaikan biaya tenaga kerja. Dunia usaha juga menghadapi kenaikan harga bahan baku dan perubahan strategi perdagangan internasional.
Dia menyinggung meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang dinilai turut memengaruhi keputusan sejumlah perusahaan di Batam.
Menurut Rafki, beberapa perusahaan yang memiliki induk usaha di Cina mulai mempertimbangkan pengalihan kembali produksi ke negara tersebut setelah tekanan tarif perdagangan mereda.
Perubahan strategi produksi itu berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di Batam.
Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku akibat konflik di sejumlah kawasan dunia turut menambah beban biaya produksi. Kombinasi berbagai tekanan tersebut membuat pengusaha semakin berhati-hati dalam menjalankan bisnis.
Karena itu, APINDO meminta pemerintah tidak hanya melihat indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menentukan kenaikan upah minimum, tetapi juga memperhatikan kondisi industri.
Rafki secara khusus menyoroti penggunaan faktor alfa 0,7 dalam formula penghitungan kenaikan UMK.
Dalam ketentuan pengupahan, nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Jika menggunakan angka 0,7, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga tinggi, kenaikan upah dinilai berpotensi menambah beban perusahaan.
“Kalau 0,7 dikali dengan pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, ditambah inflasi yang tinggi, beban pengusaha untuk UMK tahun 2027 akan semakin berat,” ujarnya.
APINDO berharap kebijakan pengupahan tahun depan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan.
“Kita berharap UMK tahun 2027 nanti tidak terlalu memberatkan pengusaha, sehingga keberlangsungan usaha di Batam bisa tetap berlanjut,” kata Rafki.
Kenaikan UMK Kepri 2027 Diproyeksikan 7,7 Persen
Di tengah kekhawatiran pengusaha, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai mengerucutkan pembahasan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri memproyeksikan kenaikan upah minimum sekitar 7,7 persen apabila menggunakan nilai alfa 0,7.
Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan pembahasan upah minimum 2027 masih berlangsung di Dewan Pengupahan. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha hingga serikat pekerja.
“Memang kita sudah ditelepon banyak pihak, termasuk dari kepolisian, stakeholder lainnya, serikat, dan tentu dari buruh. Saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait UMK dan UMP 2027,” kata Diky, Rabu (11/11).
Menurut Diky, pembahasan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur rentang nilai alfa 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu komponen dalam formula penghitungan kenaikan upah minimum.
Dalam pembahasan tersebut, kalangan pengusaha mengusulkan penggunaan alfa 0,5. Sebaliknya, serikat pekerja mendorong penggunaan nilai tertinggi, yakni 0,9.
Diky menyebut nilai alfa 0,6 hingga 0,7 sebagai opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“Melalui Disnaker Provinsi Kepri, tentu kami akan memberikan angka yang seadil-adilnya, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ujarnya.
Dia menambahkan, penggunaan alfa 0,7 diperkirakan menghasilkan kenaikan upah minimum sekitar 7,7 persen.
“Kalau di 0,7 saja, kenaikannya masih sekitar 7,7 persen,” katanya.
Buruh Bidik UMK Batam Tembus Rp6 Juta
Sementara itu, kalangan buruh memiliki harapan berbeda terkait kenaikan upah tahun depan. Mereka mendorong kenaikan hingga 10 persen dengan target UMK Batam 2027 mencapai Rp6 juta.
Perbedaan usulan nilai alfa antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Pemerintah Kepri kini dihadapkan pada upaya mencari titik temu agar kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
Hingga kini, besaran UMP Kepri dan UMK Batam 2027 belum ditetapkan. Keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan formula pengupahan, kondisi perekonomian, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan industri. (*)
Editor : Putut Ariyo