Batampos - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Sinawatra dibebas tugaskan dari jabatannya, Selasa (1/7/2025). Penangguhan ini bersifat sementara sampai putusan pemecatannya diterima. Di tengah ujian ini, Sinawatra juga menghadapi krisis keluarga.
Pergolakan yang dihadapinya setelah hanya 10 bulan menjabat, menyoroti melemahnya kekuatan Partai Pheu Thai, mesin politik populis dari dinasti miliarder Shinawatra yang telah mendominasi pemilu Thailand sejak 2001 itu.
Meski berkali-kali partai itu digulingkan melalui kudeta militer dan keputusan pengadilan, mereka selalu kuat. Namun kini, tekanan rakyat membuatnya melemah.
Ini menjadi ujian berat bagi Paetongtarn yang baru pertama kali terjun ke dunia politik, dan naik ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand menggantikan Srettha Thavisin, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat menteri yang pernah dipenjara.
Pemerintahan Paetongtarn juga menghadapi kesulitan dalam menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Setelah diadakan jajak pendapat 19–25 Juni 2025 lalu, popularitasnya merosot tajam. Dukungan terhadapnya turun dari 30,9 persen Maret, kini hanya menjadi 9,2 persen di Juni.
Paetongtarn tidak menghadapi krisis ini sendirian. Ayahnya yang berpengaruh, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra juga menghadapi masalah hukum di dua pengadilan berbeda bulan ini.
Thaksin, taipan yang memecah belah opini publik, di hari yang sama, Selasa menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Kriminal Bangkok atas dakwaan menghina monarki Thailand. Ini pelanggaran serius yang dialamatkan kepadanya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak