Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Gaza, Namun Mandatnya Dipertanyakan

 

Batampos -  Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan inisiatif baru bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang awalnya ditujukan mengawasi rekonstruksi dan stabilisasi Gaza. Namun,  kini menghadapi tantangan dari sejumlah sekutu internasional yang mempertanyakan mandat dan cakupannya yang terlihat lebih luas dari tujuan awalnya. 

Trump dijadwalkan mengadakan upacara penandatanganan resmi pembentukan Dewan Perdamaian ini pada acara World Economic Forum di Davos, Swiss dalam beberapa hari mendatang, dengan membawa sejumlah tokoh penting dari berbagai negara sebagai anggota eksekutifnya. 

Dalam salinan rancangan piagam Dewan Perdamaian yang beredar secara daring menunjukkan, badan baru ini bukan hanya fokus pada rekonstruksi Gaza, tetapi bahkan berperan lebih luas dalam upaya penyelesaian konflik global di masa depan.

Beberapa pejabat internasional menyatakan kekhawatiran karena mandat ini tampak melampaui tujuan awalnya dan dapat bertabrakan dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Menurut piagam yang beredar, Dewan Perdamaian seharusnya menjadi organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, mengembalikan pemerintahan yang sah, serta menjamin perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang terkena dampak konflik. 

Namun, Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee memperingatkan, organisasi ini tampaknya memiliki mandat yang lebih luas daripada sekadar melaksanakan rencana perdamaian di Gaza.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mandat unik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta legitimasi untuk mempertemukan negara-negara dalam mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi secara kolektif. Meskipun tidak sempurna, PBB dan supremasi hukum internasional kini lebih penting daripada sebelumnya," ujarnya seperti dikutip dari ABC News, Selasa (20/1/2026) siang.

Respons Berbagai Negara Beragam

Beberapa negara yang menerima undangan mengenai peluncuran badan baru ini, yakni Argentina, Belarus, Kanada, Australia, Mesir, Hungaria, Pakistan, Yordania, Turki, Israel, dan India. Meski pun begitu, banyak pemimpin enggan memberikan dukungan publik secara eksplisit. Rusia juga dikonfirmasi menerima undangan dan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. 

Sementara itu, sejumlah negara lainnya masih berhati-hati karena kekhawatiran tentang perluasan peran Dewan Perdamaian di luar isu Gaza dapat menggantikan atau menyaingi peran PBB dalam penyelesaian konflik internasional. 

Baca Juga: Jurnalis Palestina Saleh Aljafarawi Tewas Tertembak di Gaza Saat Meliput Bentrokan

Piagam rancangan juga mencakup susunan komite eksekutif yang diperkirakan akan mencakup tokoh-tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta sejumlah pejabat tinggi dari pemerintahan AS. 

Walaupun banyak rincian tetap belum dikonfirmasi, ide dasar Dewan Perdamaian adalah menciptakan badan internasional yang lebih proaktif dan fleksibel dalam menangani konflik dibanding struktur multilateralis tradisional. 

Trump sendiri, mempromosikan Dewan Perdamaian sebagai langkah penting dalam rencana perdamaian yang lebih luas untuk kawasan Timur Tengah, khususnya menanggapi konflik berkepanjangan di Gaza dan rekomendasi forum internasional lainnya. (*)

 

Editor : Chahaya Simanjuntak