batampos — Dinamika kepemimpinan militer Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah pejabat tertinggi Angkatan Darat dipaksa mundur secara mendadak di tengah tekanan politik dari Pentagon.
Randy George, yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41, resmi mengakhiri masa jabatannya lebih cepat dari jadwal. Pengunduran diri tersebut terjadi setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth dilaporkan meminta agar ia segera pensiun.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara Pentagon, Sean Parnell, disebutkan bahwa keputusan tersebut berlaku efektif segera, disertai apresiasi atas pengabdian panjang George di militer.
Secara normatif, posisi Kepala Staf Angkatan Darat memiliki masa jabatan empat tahun. George sendiri baru dikonfirmasi oleh Senat pada 2023 setelah dinominasikan oleh Presiden Joe Biden, sehingga seharusnya menjabat hingga 2027. Pengakhiran masa jabatan ini dinilai sebagai langkah yang tidak lazim dalam struktur komando militer AS.
Sebelum menjabat, George memiliki rekam jejak panjang, termasuk sebagai asisten militer senior untuk Menteri Pertahanan saat itu, Lloyd Austin. Ia juga terlibat dalam berbagai operasi militer di Irak dan Afghanistan.
Menariknya, hanya beberapa jam sebelum pengumuman pensiun, Akademi Militer AS masih mempublikasikan kunjungan George yang tengah memberikan arahan kepada para kadet. Hal ini menegaskan bahwa keputusan tersebut terjadi secara mendadak tanpa sinyal publik sebelumnya.
Pengunduran diri George juga bukan peristiwa tunggal. Sejumlah perwira tinggi lain turut dicopot, di antaranya Jenderal David Hodne dan Mayor Jenderal William Green Jr.
Langkah ini memperkuat pola restrukturisasi agresif yang dilakukan Hegseth sejak menjabat. Sejumlah laporan media internasional menyebut lebih dari selusin pejabat tinggi militer telah diberhentikan, termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Udara James Slife dan Kepala Operasi Angkatan Laut Lisa Franchetti.
Di sisi lain, kebijakan tersebut memicu ketegangan internal. Pergantian cepat di level pimpinan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas komando, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran.
Kontroversi juga membayangi Hegseth. Ia disebut menghadapi berbagai tuduhan, mulai dari dugaan pelanggaran dalam operasi militer hingga kritik atas kebijakan internal, termasuk terkait isu keberagaman di tubuh militer.
Sejumlah keputusan lainnya, seperti penghentian investigasi kasus militer tertentu hingga dugaan intervensi dalam promosi perwira, turut memicu polemik.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pengunduran diri George dinilai bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari perubahan struktural yang lebih luas dan kontroversial.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah kepemimpinan militer Amerika Serikat ke depan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan tekanan politik di tingkat tertinggi. (*)
Editor : Jamil Qasim