batampos — Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Komisi IV DPR RI memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, dan dampak perubahan iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia mencatat kinerja positif sektor pangan, termasuk capaian swasembada dalam waktu relatif singkat.
“Produksi beras meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen berdasarkan data BPS,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (07/04/2026).
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Terjang Tanjungpinang, Pohon Tumbang di Tiga Lokasi
Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 10–11 bulan ke depan.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah serta ancaman El Nino dalam beberapa bulan mendatang.
Selain beras, ketersediaan pangan strategis lain seperti bawang, cabai, daging, telur, dan gula juga disebut dalam kondisi aman.
Untuk menghadapi dampak perubahan iklim, Kementan telah menginstruksikan sejumlah langkah strategis, antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi.
Pemerintah juga mendorong percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah.
Di sisi produksi, berbagai program prioritas terus digencarkan, seperti cetak sawah, optimasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pupuk subsidi.
Baca Juga: Peralihan Musim di Kepri, BMKG Minta Waspada Hujan dan Angin Kencang
Pada periode 2024–2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada 2026. Sementara infrastruktur air mencapai 94 ribu unit, dengan target tambahan 21 ribu unit.
Pemerintah juga menyiapkan strategi energi melalui pengembangan biofuel. Program B-50 ditargetkan mampu mengurangi impor solar hingga 5,3 juta ton.
“Kami juga akan mengembangkan pabrik etanol berbahan baku ubi kayu, tebu, dan jagung,” tambah Amran.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan perubahan iklim.
“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang mengganggu pola tanam dan meningkatkan risiko gagal panen,” ujarnya.
Baca Juga: Pansus RTRW Kepri Mendadak Dirombak, Ketua Dicopot, Ada Apa?
Ia menekankan pentingnya intensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk mendorong frekuensi panen hingga dua hingga tiga kali dalam setahun.
Selain itu, ketersediaan air melalui pompa dan perbaikan saluran irigasi dinilai menjadi kunci menghadapi musim kemarau panjang.
“Kita semua sepakat ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, stabilitas nasional juga terancam,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI memastikan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim. (*)
Editor : M Tahang