Batampos - Masyarakat Kampung Bugis, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara membentuk tim 10 untuk menolak rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026 hingga 2046.
Tim 10 bertugas menyusun langkah-langkah strategis penolakan kawasan pesisir mereka diubah menjadi kawasan industri terpadu.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat warga di Masjid Al Mustaqim, Jalan Manggar, Kampung Bugis, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Minggu (17/5/2026) malam.
Rapat dipimpin mantan Ketua RW. 001 Kelurahan Tanjunguban Utara, Makmur Tajudin dan dihadiri tokoh masyarakat.
Baca Juga: Pelajar MAN Tanjungpinang Ikuti Kampanye Kerukunan dan Toleransi dari FKUB Kepri
Menurut Makmur, perubahan RTRW berpotensi menimbulkan perampasan ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan, dan kerusakan ekologis.
Ia menegaskan, masyarakat tetap berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020 hingga 2040 yang menetapkan wilayah itu sebagai kawasan pariwisata.
Anggota Tim 10, Muslim,SH menyebut, dasar penolakan warga mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020 hingga 2040.
Merujuk Pasal 36, kata Muslim menetapkan kawasan pariwisata seluas kurang lebih 28.626,72 hektare termasuk wilayah Kampung Bugis dan Sekera, Kecamatan Bintan Utara.
Muslim juga menyoroti Pasal 88 yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
"Peran masyarakat sangat menentukan di sini," tegas Muslim. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak