batampos – Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin rapat koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Senin (31/8/2026).
Roby menegaskan, upaya menghadapi karhutla dan kekeringan harus lebih mengutamakan langkah pencegahan. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi.
"Yang penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan memastikan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika kejadian sudah terjadi, kita baru bergerak. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing," tegas Roby.
Selain ancaman karhutla, potensi kekeringan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Roby meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memetakan wilayah yang berisiko mengalami kekeringan.
Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi, terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi apabila kondisi kekeringan terjadi.
Roby juga meminta pengawasan di sejumlah titik rawan karhutla dan kekeringan diperketat. Menurutnya, sistem komunikasi dan pelaporan harus diperkuat agar setiap informasi mengenai potensi bencana dapat segera ditindaklanjuti.
"Sistem komunikasi dan pelaporan diperkuat agar informasi cepat sampai serta pastikan personel dan sarana prasarana dalam kondisi siaga," ujarnya.
Libatkan Pemerintah hingga Masyarakat
Roby menilai penanganan karhutla dan kekeringan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat, masyarakat hingga dunia usaha.
"Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin seluruh potensi yang ada bisa bergerak bersama, sehingga apabila ada indikasi kebakaran atau kekeringan, responsnya dapat dilakukan dengan secepat mungkin," katanya.
Ia menegaskan Pemkab Bintan akan terus memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
"Kita juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah cuaca dan lingkungan yang tidak menentu," pungkasnya. (*)
Editor : Putut Ariyo