batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengusulkan pengurangan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 29 menjadi 25. Penataan tersebut menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk membentuk struktur pemerintahan yang lebih ramping dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bintan di Bintan Buyu, Senin (9/11/2026). Rencana pengurangan OPD tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, penataan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, perbatasan, sekaligus kawasan pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja masing-masing perangkat daerah.
Dalam rancangan tersebut, sejumlah urusan pemerintahan akan digabung ke dalam satu perangkat daerah. Urusan perikanan, pertanian, dan pangan, misalnya, direncanakan berada dalam satu organisasi.
Penggabungan juga dilakukan terhadap urusan lingkungan hidup dengan perumahan dan kawasan permukiman. Sementara urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan akan ditata ulang.
Selanjutnya, urusan pendapatan daerah akan disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan juga direncanakan berada dalam satu perangkat daerah.
Di tengah penataan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap dipertahankan sebagai perangkat daerah tersendiri.
Roby menegaskan, pengurangan jumlah OPD bukan sekadar mengubah struktur organisasi. Langkah itu diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintah tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” kata Roby.
Ia memastikan proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang. Penyesuaian mencakup sumber daya aparatur, aset, anggaran, hingga dokumen perencanaan.
Dengan persiapan tersebut, perubahan struktur organisasi diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat. (*)