batampos – Posisi geografis Bintan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi salah satu tantangan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, diperlukan koordinasi kuat dan keterlibatan seluruh pihak untuk mencegah praktik perdagangan orang sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional atau National Referral Mechanism (NRM) penanganan korban TPPO di wilayah perbatasan. Kegiatan berlangsung di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026).
Menurut Deby, karakteristik wilayah perbatasan membuat Bintan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam melindungi masyarakat dari modus perdagangan orang yang kerap menggunakan iming-iming pekerjaan.
"Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak," ujarnya.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia (PMI), agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang.
Deby menegaskan, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama. Langkah tersebut dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang," tambahnya.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan pekerja migran, serta organisasi terkait. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan pentingnya bekerja melalui jalur prosedural dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Kegiatan tersebut dibuka Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarinstansi serta lintas negara untuk memastikan penanganan korban TPPO berjalan terpadu, terutama di kawasan perbatasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Menurutnya, penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan diperlukan agar penanganan korban berlangsung cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan.
FGD tersebut membahas sejumlah langkah strategis, di antaranya penyelarasan mekanisme rujukan nasional antarinstansi, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, peningkatan kolaborasi lintas sektor dan bilateral, serta penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Penguatan mekanisme rujukan nasional diharapkan membuat proses penanganan korban lebih sistematis. Tahapannya meliputi identifikasi awal, pemeriksaan dan asesmen kebutuhan, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.
Selain itu, pengawasan jalur keberangkatan dan kedatangan di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian. Pengawasan mencakup pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, termasuk keberangkatan PMI nonprosedural. (*)