Lebih dari 800 NIK Warga Bintan Terindikasi Digunakan untuk Judol

batampos – Lebih dari 800 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Kabupaten Bintan terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol). Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2024 yang tercatat hanya 72 NIK.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan, Samsul, mengatakan peningkatan jumlah NIK yang terindikasi digunakan untuk judol tersebut cukup signifikan.
"Secara grafis meningkat sekali," ungkap Samsul.
Meski demikian, ia menegaskan, NIK yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judol tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemilik KTP terlibat dalam permainan tersebut.
Menurutnya, identitas kependudukan seseorang bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk anggota keluarganya sendiri.
"Yang memanfaatkan bisa jadi anak atau anggota keluarga lain," katanya.
Karena itu, Dinsos Bintan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Samsul juga menyoroti masih banyak masyarakat yang dengan mudah memberikan data identitas kependudukan kepada orang lain. Padahal, data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.
Ia mencontohkan praktik penggunaan identitas warga kurang mampu oleh orang lain yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk kepentingan pencatatan kepemilikan aset.
"Ada orang kaya yang mau membeli tanah, tetapi tidak mau asetnya tercatat atas namanya. Lalu, orang kaya itu memakai data orang miskin," jelasnya.
Akibat praktik tersebut, penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tidak akurat. Warga yang sebenarnya tergolong miskin justru bisa tercatat sebagai masyarakat mampu dalam pengelompokan desil kesejahteraan.
Kondisi ini berpotensi membuat warga kehilangan hak untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Samsul mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan asesmen terhadap sejumlah warga miskin yang masuk dalam desil tinggi. Namun, hasil pengajuan tersebut masih ditolak oleh sistem.
Selain penyalahgunaan identitas, data kartu keluarga (KK) yang tidak diperbarui juga menjadi salah satu penyebab ketidakakuratan penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Samsul mempersilakan warga yang masuk desil 6 hingga 10, tetapi merasa masih layak menerima bansos, untuk mengajukan sanggahan.
"Masyarakat bisa ajukan sanggahan soal desil yang tidak sesuai dengan pembaruan data melalui asesmen ulang yang membutuhkan waktu tiga bulan," pungkasnya. (*)



