Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dasco: Aset Bandar Judol Bisa Dirampas Lewat UU Perampasan Aset

J
Penulis: JawaPos❯
Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama Wakil Ketua Sumi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (JawaPos)
Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama Wakil Ketua Sumi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (JawaPos)

Advertisement

batampos – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat menjadi instrumen untuk menindak bandar judi online (judol). Melalui aturan tersebut, kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat disita negara sehingga diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dasco mengatakan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian online yang telah menimbulkan banyak korban.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Advertisement

Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset. Badan ini diharapkan dapat memastikan aset yang disita negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dasco mencontohkan, penyitaan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Dengan mekanisme tersebut, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan pelaku, tetapi juga dapat menyasar kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

"Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," ujarnya.

Advertisement

Selain judi online, Dasco menyebut sejumlah tindak pidana lain yang dapat dijangkau melalui UU Perampasan Aset. Di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan ibadah umrah.

Kekayaan bandar judi online juga berpotensi menjadi sasaran penyitaan apabila memenuhi ketentuan dalam regulasi tersebut.

"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," tegasnya.

Menurut Dasco, ketentuan perampasan aset menjadi salah satu instrumen untuk menekan praktik perjudian online yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi kecil.

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Puan

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Puan

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Puan Maharani menyebut pembahasan melibatkan 87 RDPU, kunjungan ke 15 provinsi, dan 46 dapil.

DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna. Rancangan aturan ini memuat 10 poin, termasuk perlindungan HAM.

SPI Ingatkan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Kriminalisasi

SPI Ingatkan RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Kriminalisasi

SPI mengingatkan DPR agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi. Advokat diminta ikut mengawal pembahasan regulasi te

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer