
batampos – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat menjadi instrumen untuk menindak bandar judi online (judol). Melalui aturan tersebut, kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat disita negara sehingga diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku.
Dasco mengatakan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian online yang telah menimbulkan banyak korban.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelolaan hasil perampasan aset. Badan ini diharapkan dapat memastikan aset yang disita negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dasco mencontohkan, penyitaan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri. Dengan mekanisme tersebut, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan pelaku, tetapi juga dapat menyasar kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
"Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," ujarnya.
Selain judi online, Dasco menyebut sejumlah tindak pidana lain yang dapat dijangkau melalui UU Perampasan Aset. Di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan ibadah umrah.
Kekayaan bandar judi online juga berpotensi menjadi sasaran penyitaan apabila memenuhi ketentuan dalam regulasi tersebut.
"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," tegasnya.
Menurut Dasco, ketentuan perampasan aset menjadi salah satu instrumen untuk menekan praktik perjudian online yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi kecil.



