
batampos – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan regulasi tersebut merupakan hasil proses legislasi yang telah melalui pembahasan dan kajian. Ia membantah keputusan tersebut diambil hanya karena adanya tekanan atau desakan dari pihak tertentu.
"Insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam rapat paripurna.
Puan menjelaskan, selama pembahasan, DPR mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Berbagai masukan masyarakat dihimpun agar penyusunan regulasi tidak hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah dan parlemen.
Menurutnya, proses penyerapan aspirasi tersebut dilakukan melalui 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan (dapil).
Berbagai kegiatan itu bertujuan menghimpun pandangan dari beragam elemen masyarakat, termasuk menyerap aspirasi langsung dari tingkat akar rumput.
Puan juga menyebut DPR telah melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan substansi UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
"Juga sudah dilakukan apa penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP," ujarnya.
Ia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.
"Jadi insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat," tutur Puan.



