DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke pembicaraan tingkat II atau tahap pengambilan keputusan.
Dengan kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses legislasi sebelum rancangan aturan tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan para anggota dewan untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.
"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.
Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan oleh anggota DPR yang hadir. Mereka secara serentak menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan.
"Setuju," seru para anggota dewan.
Dasco kemudian meminta penegasan persetujuan dari unsur pemerintah. Ia juga menginstruksikan perwakilan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah untuk membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk persetujuan bersama untuk melanjutkan proses legislasi.
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," tegas Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang menjadi substansi dalam RUU Perampasan Aset. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan aturan tersebut.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset juga mengatur cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, mulai dari penipuan hingga perdagangan.



