batampos – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai dunia saat ini tengah memasuki fase deglobalisasi, ditandai dengan semakin kuatnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Menurut JK, perubahan tersebut terjadi di tengah perlambatan ekonomi global yang dipicu berbagai konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah dan Asia Selatan.
“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” ujar JK dalam The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis (4/6).
Baca Juga: Wamenlu AS Kunjungi Indonesia, Akan Bahas Investasi dan Ragam Kerjasama Bilateral
Ia menjelaskan, perubahan pola ekonomi global merupakan bagian dari siklus yang berulang dalam sejarah. Jika sebelumnya dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara terbuka, kini banyak negara justru memperkuat kebijakan proteksionisme dan meningkatkan intervensi pemerintah dalam perekonomian.
“Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” katanya.
JK menilai tren tersebut terlihat dari semakin dominannya campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional maupun pengelolaan sektor-sektor strategis.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pendukung pasar bebas kini mulai menerapkan tarif impor tinggi untuk melindungi industri domestiknya dari tekanan produk luar negeri.
Di Indonesia, peran negara juga semakin besar dalam pengelolaan sejumlah komoditas strategis. Pemerintah, kata JK, telah menerapkan berbagai kebijakan pengaturan ekspor, termasuk pada komoditas batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy.
Baca Juga: Dolar Meroket, Purbaya Sebut Indonesia Tidak Menuju Krisis Moneter 1998
Meski demikian, JK menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat tetap membutuhkan keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, serta pengawasan yang efektif. Sementara itu, dunia usaha berperan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian.
JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi akan tumbuh dan mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Karena itu, ia menilai penguatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga: Kemenpar Sebut AI jadi Pondasi Dalam Membangun Pengalaman Wisata
“Ekonomi akan bergerak jika masyarakat memiliki pendapatan dan kemampuan untuk berbelanja. Karena itu, sektor usaha harus terus diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (*)
Editor : M Tahang