batampos – Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga meski belanja negara tumbuh cukup kuat hingga akhir Juli 2026. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: RSJKO Kepri Tangani 1-3 Pasien Ketergantungan Narkotika Setiap Bulan
“Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara tumbuh 18,2 persen.
Menurutnya, peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegasnya.
Pendapatan Negara Tumbuh 21,4 Persen
Berdasarkan siaran pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), hingga akhir triwulan II 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan.
Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen secara tahunan.
Peningkatan belanja pemerintah antara lain dipengaruhi pelaksanaan sejumlah program dan kewajiban negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Pemerintah menilai peningkatan belanja tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan berbagai program prioritas dan perlindungan sosial tetap berjalan.
Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara keberpihakan terhadap masyarakat dan pengelolaan keuangan negara yang prudent. (*)
Editor : Jamil Qasim