batampos – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga akhir 2026.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan restrukturisasi dan efisiensi BUMN yang dinilai tidak produktif.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN.
“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut saat ini terdapat sekitar 1.074 BUMN beserta anak perusahaannya. Pemerintah akan mempertahankan perusahaan yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Hemat Biaya Operasional Rp50 Triliun
Menurut Prabowo, perampingan jumlah BUMN juga telah memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran. Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” katanya.
Prabowo menilai dana tersebut dapat dialihkan untuk berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita bisa bayangkan Rp50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa direnovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan,” ujarnya.
Pemerintah menilai restrukturisasi BUMN diperlukan agar perusahaan negara lebih efisien, profesional, dan fokus pada kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan, perusahaan negara yang tidak produktif tidak akan dipertahankan hanya karena berstatus sebagai BUMN.
Editor : Jamil Qasim