batampos - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), khususnya PT Pertamina dan PT PLN, untuk segera memangkas struktur anak dan cucu perusahaan serta unit-unit usaha di bawahnya.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.
Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengikuti rapat tersebut mengatakan Presiden secara khusus meminta pengurangan layer-layer dalam struktur BUMN.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Teddy, perampingan struktur perusahaan diharapkan dapat mengurangi rantai birokrasi yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika perusahaan menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat.
Pertamina Laporkan Perkembangan B50
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program mandatory Biodiesel 50 persen atau B50.
Program tersebut mulai diluncurkan pada Juli 2026. Simon menyampaikan perkembangan implementasi B50 kepada Presiden sekaligus melaporkan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatory bioetanol pemerintah.
Laporan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai kesiapan sektor energi sekaligus efisiensi dan penguatan kinerja BUMN.
Rapat di Hambalang turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
