batampos – Investasi di Batam, Kepulauan Riau, terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Semester I 2026, nilai realisasi investasi mencapai Rp29,89 triliun atau tumbuh 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, besarnya nilai investasi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.
Guru Besar Ilmu Bisnis Internasional Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Profesor Dwi Kartika Sari, menilai perubahan karakter investasi menjadi semakin padat modal menjadi salah satu penyebabnya.
Investasi pada sektor seperti data center membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, tetapi tidak selalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti industri padat karya.
"Tren investasi nasional mulai ke padat modal. Artinya, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena teknologi berperan lebih besar. Contohnya investasi data center," kata Dwi kepada Batam Pos, Minggu (16/8/2026).
Investasi Serap 40.943 Tenaga Kerja
Meski demikian, investasi yang masuk ke Batam sepanjang Semester I 2026 tercatat menyerap 40.943 tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat 9.964 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dwi menilai angka tersebut tetap positif. Namun, penyerapan tenaga kerja belum otomatis menggambarkan besarnya dampak investasi terhadap ekonomi daerah.
Menurutnya, hal penting yang perlu dilihat adalah apakah pendapatan pekerja tersebut berputar kembali di Batam melalui konsumsi masyarakat.
"Semua investasi tentu membutuhkan tenaga kerja. Investasi Batam mampu menyerap 40.943 tenaga kerja, sebenarnya itu angka yang bagus karena cukup tinggi. Namun, efeknya terhadap ekonomi hanya terasa jika semua tenaga kerja ini melakukan konsumsi di Batam," ujarnya.
Persoalan muncul apabila pekerja yang terserap bukan warga lokal dan sebagian pendapatannya dikirim ke daerah asal. Dalam kondisi tersebut, efek penyerapan tenaga kerja terhadap aktivitas ekonomi Batam menjadi lebih terbatas.
"Kalau dikirim atau ditransfer ke daerah lain, misalnya karena tenaga kerjanya bukan warga lokal, maka dampak penyerapan tenaga kerja terhadap ekonomi pasti minimal," katanya.
UMKM Lokal Belum Kuat Masuk Rantai Pasok
Selain penyerapan tenaga kerja, Dwi menyoroti keterlibatan perusahaan dan UMKM lokal dalam rantai pasok industri.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki kebijakan yang mendorong investor bermitra dengan pelaku usaha lokal melalui integrasi rantai pasok. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari proses investasi dan pemantauannya dilakukan melalui sistem Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Namun, persoalan utamanya berada pada implementasi dan penegakan aturan.
"Tapi lagi-lagi, pemerintah kita kurang tegas dalam menegakkan aturan," ujarnya.
Dwi menilai investor yang tidak menjalankan kemitraan secara optimal belum mendapatkan konsekuensi yang cukup kuat. Akibatnya, peluang UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok investasi belum maksimal.
Hal serupa, menurut dia, terjadi pada kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan tersebut sudah tersedia untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat.
" Pemerintah kita bukannya kurang pintar membuat kebijakan yang baik. Yang kurang adalah penegakannya," kata Dwi.
Puluhan Tahun Industri, Efek Berantai Dinilai Masih Lemah
Dwi menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting jika melihat perjalanan industri Batam selama beberapa dekade.
Batam telah menjadi basis ratusan perusahaan besar, terutama sektor manufaktur. Namun, keberadaan industri besar belum otomatis menciptakan ekosistem perusahaan lokal skala menengah dan kecil yang kuat sebagai pemasok.
"Potensi investasi baru menciptakan efek berantai di Batam masih lemah," ujarnya.
Ia mencontohkan industri manufaktur elektronik yang telah berkembang selama puluhan tahun di Batam. Namun, perusahaan manufaktur elektronik skala menengah dan kecil yang menjadi bagian dari ekosistem industri masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika jenis investasi yang masuk Batam mulai bergeser. Industri manufaktur yang relatif padat karya kini berdampingan dengan investasi berbasis teknologi, seperti data center.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah jenis pekerjaan.
"Apalagi industri manufaktur tergolong lebih padat karya dibandingkan jenis industri yang saat ini banyak masuk, yaitu data center. AI semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.
Didorong Bangun Pusat R&D
Untuk meningkatkan manfaat investasi berteknologi tinggi terhadap ekonomi lokal, Dwi mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih inovatif.
Salah satunya adalah kewajiban membangun pusat penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) di Batam.
Menurut Dwi, pola tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Singapura dan Korea Selatan. Di Indonesia, kewajiban serupa masih lebih banyak bersifat dorongan dan belum menjadi persyaratan yang kuat bagi investor.
Jika perusahaan data center diwajibkan memiliki kegiatan R&D di Batam, peluang terciptanya pekerjaan dengan keahlian tinggi sekaligus perusahaan pendukung lokal dinilai akan semakin besar.
"Apabila kewajiban ini ditetapkan di Batam, efek berantai data center bisa lebih besar," ujarnya.
Dwi juga mencontohkan kebijakan Vietnam yang mendorong investor penerima insentif pajak menggunakan jasa logistik dalam negeri.
Menurut dia, kebijakan seperti itu membuat investasi tidak berdiri sendiri. Aktivitas investor dapat terhubung dengan perusahaan logistik, pemasok komponen, konsultan, hingga UMKM di sekitar kawasan industri.
Namun, ia kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan aturan.
"Semua kebijakan inovatif, jika tidak ditegakkan, tidak akan mengubah status quo saat ini yang memiliki efek berantai rendah," katanya.
Investasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Dwi menegaskan, keberhasilan investasi Batam tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai modal yang masuk. Pemerintah juga perlu mengukur apakah pertumbuhan investasi benar-benar meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Sejumlah indikator dapat digunakan, antara lain tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta daya beli masyarakat.
Pertumbuhan investasi idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Selain indikator ekonomi, pembangunan juga perlu dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk kualitas tata kelola pemerintahan dan aspek sosial lainnya.
"Semua indikator itu penting untuk memastikan bahwa investasi membawa kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di masa depan," ujarnya.
Investasi Batam Capai Rp29,89 Triliun
Sementara itu, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, sebelumnya menegaskan pertumbuhan investasi harus diikuti kepastian berusaha dan pembangunan infrastruktur.
"Kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang paling penting adalah bagaimana investasi ini terus bergerak, proyeknya terealisasi, lapangan kerja tercipta, industri berkembang, dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi Batam," ujar Amsakar.
Berdasarkan data BP Batam, realisasi investasi Batam pada Triwulan I 2026 mencapai Rp17,48 triliun. Kemudian, tambahan investasi pada Triwulan II mencapai Rp12,41 triliun.
Dengan demikian, total investasi Batam sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp29,89 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) Rp17,80 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp12,09 triliun.
BP Batam menargetkan realisasi investasi sepanjang 2026 mencapai Rp70 triliun. Dengan capaian Rp29,89 triliun hingga Semester I, realisasi tersebut baru sekitar 42,7 persen dari target tahunan.
Besarnya investasi yang masuk menunjukkan Batam masih menjadi salah satu tujuan investasi utama. Tantangan berikutnya adalah memastikan modal tersebut tidak hanya menghasilkan angka investasi, tetapi juga memperkuat industri lokal, membuka peluang bagi UMKM, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Putut Ariyo