batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan investasi melalui pembangunan kawasan yang lebih inklusif serta penguatan infrastruktur modern di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Usulan tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026). Turut hadir Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para deputi, dan jajaran BP Batam.
Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan tema pembangunan BP Batam pada 2027 adalah "Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern." Tema tersebut menjadi landasan penyusunan program kerja sekaligus alokasi anggaran tahun depan.
"Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp2,44 triliun," ujar Amsakar.
Ia menambahkan, terdapat rekomposisi anggaran senilai Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan Komisi VI DPR RI pada RDP 17 Juni 2026.
Rekomposisi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan baru sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif di Batam.
Dua Program Prioritas
Menurut Amsakar, anggaran BP Batam 2027 akan difokuskan pada dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Melalui dua program tersebut, BP Batam menargetkan peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan industri dan investasi agar mampu menarik lebih banyak investor.
"Seluruh alokasi anggaran akan difokuskan untuk mendukung dua program utama tersebut sehingga pembangunan Batam dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," katanya.
Target PNBP Rp2,44 Triliun
Selain memaparkan rencana belanja, BP Batam juga menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027.
Pendapatan tersebut diproyeksikan berasal dari berbagai unit usaha dan layanan yang dikelola BP Batam. Tiga sektor penyumbang terbesar diperkirakan berasal dari:
- Direktorat Pengelolaan Pertanahan;
- Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah;
- Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Amsakar berharap dukungan Komisi VI DPR RI terus diberikan agar seluruh program strategis BP Batam dapat berjalan sesuai target.
"Kami mengharapkan dukungan dan arahan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi VI DPR RI agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, serta perekonomian nasional," ujarnya.
Komisi VI Apresiasi Penyusunan Anggaran
Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan mengenai pagu anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi penyusunan anggaran yang telah dilakukan BP Batam. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan investasi nasional.
"Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang," ujar Andre. (*)
Dengan dukungan anggaran tersebut, BP Batam menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekosistem investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Batam dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Teks Foto:
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026). BP Batam mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk memperkuat investasi dan pembangunan infrastruktur di Batam.
Editor : Putut Ariyo