batampos - Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menghadiri rangkaian BRICS Customs Experts Meeting dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting 2026 yang berlangsung pada 17-19 Agustus 2026 di Chandigarh, India.
Pada 2026, BRICS berada di bawah keketuaan India dengan mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.
Kerja sama BRICS mencakup tiga pilar utama, yakni Political and Security, Economy and Finance, serta Culture and People to People. Kerja sama kepabeanan menjadi bagian dari agenda Trade, Investment, and Finance di bawah pilar Economy and Finance.
“Keterlibatan Bea Cukai dalam forum tersebut tidak hanya merupakan bentuk partisipasi dalam kerja sama internasional, tetapi juga upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui kerja sama kepabeanan yang relevan dengan perdagangan, pengawasan lintas negara, teknologi, dan peningkatan kapasitas,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025. Keanggotaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia di tingkat global, mengangkat kepentingan bersama negara-negara Global South, serta memanfaatkan kerja sama konkret BRICS bagi kepentingan nasional dan pembangunan Indonesia.
Bahas AEO hingga Digitalisasi Kepabeanan
Dalam rangkaian BRICS Customs Experts Meetings dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting, Bea Cukai bersama administrasi kepabeanan negara anggota membahas sejumlah agenda strategis.
Pembahasan dilakukan melalui BRICS AEO (Authorized Economic Operator) Working Group, BRICS Law Enforcement Working Group, BRICS Digitalization and Intellectualization Working Group, serta agenda Capacity Building.
Partisipasi Bea Cukai dalam forum tersebut dinilai memiliki relevansi bagi kepentingan Indonesia. Pembahasan mengenai pengembangan program AEO dan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dapat mendukung kelancaran perdagangan bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kepatuhan dan keamanan rantai pasok.
Melalui skema tersebut, pelaku usaha yang memenuhi persyaratan berpeluang memperoleh proses kepabeanan yang lebih mudah di negara-negara mitra BRICS.
Sementara itu, kerja sama penegakan hukum, termasuk pelaksanaan BRICS Joint Operation dan pertukaran informasi, diarahkan untuk memperkuat upaya menghadapi perdagangan ilegal lintas negara.
Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung upaya melindungi masyarakat dari dampak perdagangan ilegal.
Dorong Pemanfaatan Teknologi
Pembahasan mengenai digitalisasi dan kecerdasan buatan turut membuka ruang bagi pertukaran pengalaman dalam pengembangan pelayanan serta pengawasan kepabeanan.
Sementara itu, kerja sama pengembangan kapasitas atau capacity building diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan pertukaran pengetahuan antaradministrasi kepabeanan.
Menurut Bea Cukai, kedua agenda tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempelajari pemanfaatan data dan teknologi guna mendukung pelayanan serta pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Perkembangan perdagangan internasional menuntut administrasi kepabeanan untuk semakin adaptif terhadap teknologi dan data. Melalui kerja sama BRICS, Bea Cukai memiliki kesempatan untuk terus belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan kompetensi agar pelayanan kepada pengguna jasa semakin efisien, sementara fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” ujar Budi.
Partisipasi Indonesia dalam BRICS 2026 menjadi bagian dari kerja sama internasional sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama kepabeanan.
Melalui fasilitasi perdagangan, penguatan AEO, kerja sama penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan kompetensi, Indonesia turut berkontribusi dalam membangun ekosistem perdagangan lintas negara yang lebih lancar, aman, dan responsif terhadap tantangan perdagangan global.(*)
Editor : Cipi Ckandina