batampos – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram dan solar di Kepulauan Riau (Kepri) melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2026.
LPG 3 kilogram diperkirakan mengalami kelebihan penyaluran sekitar 10 persen, sedangkan solar diproyeksikan melebihi kuota sekitar 15 persen.
“Kalau kita lihat prognosa sampai akhir tahun, untuk LPG 3 kilogram dan solar kemungkinan ada over kuota,” kata Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto seusai bertemu Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat.
Fanda mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari penetapan kuota nasional tahun berjalan yang sekitar 6 persen lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, Pertamina bersama pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengusulkan penambahan kuota sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita terus berkoordinasi dengan regulator, termasuk BPH Migas dan Ditjen Migas untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota,” ujar Fanda.
Pertamina Perkuat Pengawasan LPG 3 Kg
Selain membahas kuota, Pertamina dan pemerintah daerah juga membahas penyesuaian aturan pembelian BBM berdasarkan kebijakan dan surat edaran BPH Migas.
Menurut Fanda, penyesuaian tersebut diperlukan agar pengawasan distribusi BBM lebih efektif, terutama untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pelangsiran.
Pengawasan terhadap LPG 3 kilogram juga terus diperkuat untuk memastikan LPG bersubsidi digunakan masyarakat yang berhak.
“Kita turun ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke usaha-usaha besar seperti restoran dan laundry agar LPG 3 kilogram ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Pemprov Kepri Soroti Tantangan Distribusi di Kepulauan
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kontribusi Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah Kepulauan Riau.
Menurut Ansar, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan dan distribusi BBM serta LPG menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.
“Kepri ini daerah kepulauan. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus kita perhatikan, terutama kebutuhan nelayan, transportasi umum dan masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar,” kata Ansar.
Ansar berharap terdapat diskresi dan keluwesan dalam penerapan aturan sehingga pengawasan distribusi tetap berjalan tanpa menghambat masyarakat yang memang membutuhkan BBM dan LPG.
Pemprov Kepri, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kebutuhan kuota energi di daerah.
“Yang kita inginkan bagaimana distribusi ini tetap tertib dan tepat sasaran, tetapi di sisi lain kebutuhan masyarakat Kepri, terutama yang berada di wilayah kepulauan dapat terpenuhi,” ujar Ansar. (*)
Editor : Putut Ariyo