batampos – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah agar peluang investasi pusat data atau data center di Indonesia tidak terganjal kebijakan daerah yang dapat memengaruhi iklim investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Didik merespons penghentian sementara pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Proyek tersebut dihentikan sementara karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum rampung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan proyek dapat dilanjutkan apabila seluruh persyaratan, termasuk kajian lingkungan, telah terpenuhi.
Didik menilai Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi data center. Ia menyebut nilai investasi yang membidik sektor tersebut mencapai sekitar Rp360 triliun.
“Pemerintah sudah mematok target investasi data center AI senilai Rp360 triliun untuk masuk ke Indonesia,” ujar Didik dalam catatannya, Minggu (4/10).
Menurut Didik, sejumlah wilayah menjadi sasaran investasi pusat data, antara lain Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Ia menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan investasi dengan negara-negara di kawasan.
“Indonesia membutuhkan investasi yang besar dan peluang emas yang sedang hangat adalah kepercayaan investor untuk investasi data center di Indonesia. Di Jawa Barat peluang tersebut terganjal, yang kemungkinan bisa merusak iklim investasi,” ujarnya.
Batam Dinilai Berpeluang Jadi Hub Data Center
Didik secara khusus menyoroti potensi Batam sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis industri data center.
Ia memperkirakan investasi data center di Batam mencapai USD15 miliar hingga USD20 miliar dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt.
Menurut Didik, pertumbuhan ekonomi Batam yang berada di kisaran 7 persen dapat menjadi modal bagi daerah tersebut untuk mengembangkan ekosistem pusat data.
Batam juga memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Singapura. Ketika Singapura menghadapi keterbatasan lahan dan energi untuk pengembangan data center, Batam dinilai memiliki peluang mengambil sebagian permintaan tersebut.
Didik menyebut Indonesia memiliki basis ekonomi digital yang besar, dengan jumlah pengguna internet mencapai lebih dari 200 juta orang.
Ia juga menyoroti masuknya sejumlah perusahaan teknologi global yang telah mengumumkan investasi untuk pengembangan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia.
“Firmus bahkan membangun kampus data center di Batam dengan target 170.000 akselerator AI. Kapasitas data center nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030, dengan permintaan tumbuh 16,8 persen per tahun menurut proyeksi Bank Dunia,” kata Didik.
Belajar dari Hilangnya Peluang Investasi Semikonduktor
Didik mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kebijakan yang menurutnya pernah membuat Indonesia kehilangan peluang investasi industri semikonduktor pada era 1980-an.
Ia menyebut sejumlah perusahaan teknologi global, termasuk Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto, pernah memiliki basis perakitan chip di Jakarta dan Bandung.
Menurut Didik, perubahan kebijakan terkait otomatisasi produksi pada pertengahan 1980-an membuat iklim investasi sektor tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Sejumlah investasi kemudian beralih ke negara lain, termasuk Malaysia.
“Tentu saja kebijakan kuno seperti ini tidak cocok dengan investasi canggih mereka dan akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kebijakan di tingkat daerah tetap mendukung kepastian investasi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Untuk itu, pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah yang merusak iklim investasi. Pada sisi program di lapangan mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi,” ujarnya.
Di sisi lain, penghentian sementara proyek BDx di Jatiluhur tidak dinyatakan sebagai pembatalan investasi. Pemprov Jawa Barat menyatakan proyek dapat kembali berjalan setelah persyaratan perizinan dan kajian lingkungan dipenuhi. (*)
Editor : Putut Ariyo