batampos – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan setelah gangguan pasokan listrik atau blackout melanda Batam pada 12 Oktober 2026.
batampos - Kadin Kepri menilai, keandalan pasokan listrik merupakan faktor penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas usaha, produktivitas industri, serta kepercayaan investor di Batam dan Kepulauan Riau.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Selasa (13/10/2026), Kadin Kepri menyampaikan bahwa gangguan listrik berskala luas berpotensi menghambat kegiatan produksi, mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya operasional, menunda pengiriman barang, serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Dampaknya dapat dirasakan berbagai sektor usaha, mulai dari industri manufaktur, galangan kapal, perdagangan, perhotelan, pariwisata, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa logistik, perusahaan teknologi, hingga pusat data.
Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng, menyatakan gangguan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat sistem kelistrikan dan meningkatkan kesiapan menghadapi kejadian serupa.
“Bagi dunia usaha, listrik bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan salah satu fondasi utama keberlangsungan produksi, pelayanan, dan investasi. Karena itu, kami berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan transparansi informasi, dan memastikan adanya langkah perbaikan yang terukur,” ujarnya.
Kadin Kepri Usulkan 10 Langkah Perbaikan Kelistrikan
Kadin Kepri menegaskan bahwa sikap tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Organisasi pengusaha itu tetap menempatkan PLN Batam dan BP Batam sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing Kepulauan Riau.
Kadin juga mengapresiasi upaya teknis untuk memulihkan pasokan listrik dan koordinasi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Namun, evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan yang konkret dinilai tetap diperlukan.
Untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, Kadin Kepri mengusulkan 10 langkah yang dapat dilakukan PLN Batam dan BP Batam.
Pertama, melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh dan transparan untuk mengetahui penyebab gangguan, faktor yang memperluas dampaknya, serta langkah korektif yang diperlukan.
Kedua, memperkuat keandalan dan ketahanan sistem kelistrikan melalui evaluasi pembangkit, transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, sistem proteksi, kecukupan cadangan daya, dan mekanisme pemulihan ketika terjadi gangguan besar.
Ketiga, menyusun rencana aksi pencegahan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilengkapi target, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta penanggung jawab yang jelas.
Keempat, memperkuat perlindungan terhadap sektor usaha dan investasi, terutama kawasan industri, pelabuhan, bandara, fasilitas air bersih, rumah sakit, pusat data, dan sektor usaha strategis lainnya.
Kelima, meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta pelaku usaha melalui kanal resmi yang cepat dan akurat. Informasi tersebut mencakup wilayah terdampak, perkembangan penanganan, perkiraan normalisasi jika telah tersedia, serta langkah antisipasi bagi pelanggan.
Keenam, memperkuat koordinasi antara PLN Batam dan BP Batam agar perencanaan kebutuhan listrik selaras dengan pengembangan kawasan industri, investasi baru, infrastruktur air bersih, transportasi, pariwisata, dan ekonomi digital.
Ketujuh, menggelar dialog khusus dengan dunia usaha yang melibatkan PLN Batam, BP Batam, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, asosiasi usaha, dan perwakilan pelaku usaha untuk membahas dampak serta menyepakati langkah perbaikan.
Kedelapan, menyusun peta jalan kebutuhan listrik jangka panjang untuk mengantisipasi pertumbuhan manufaktur, hilirisasi industri, pusat data, energi terbarukan, dan kebutuhan investasi baru.
Kesembilan, memperkuat protokol pemulihan dan mitigasi risiko melalui peningkatan kesiapsiagaan, pengujian berkala, koordinasi darurat, serta panduan penggunaan sumber listrik cadangan sesuai kebutuhan dan standar keselamatan.
Kesepuluh, mengevaluasi dampak gangguan dan mekanisme pengaduan pelanggan usaha. Kadin mengusulkan agar PLN Batam menjelaskan prosedur pengaduan, penanganan keluhan, serta ketentuan kompensasi atau bentuk penyelesaian lain sesuai regulasi dan perjanjian pelanggan.
Kadin Kepri Siap Fasilitasi Dialog dengan PLN Batam dan BP Batam
Sebagai tindak lanjut, Kadin Kepri menyatakan siap mendorong pertemuan koordinasi dengan PLN Batam dan BP Batam untuk membahas hasil evaluasi gangguan, kebutuhan penguatan sistem, serta rencana aksi bersama.
Hasil koordinasi tersebut diharapkan dituangkan dalam rencana aksi yang memiliki target waktu, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi berkala.
Kadin Kepri menilai kepastian pasokan energi menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan investor, meningkatkan produktivitas industri, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat posisi Batam dan Kepulauan Riau sebagai kawasan investasi yang berdaya saing.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi, bukan memperlebar jarak antarpemangku kepentingan. Kadin Provinsi Kepri siap berkontribusi secara konstruktif, menyampaikan aspirasi dunia usaha, dan mengawal tindak lanjut bersama demi terwujudnya pasokan listrik yang semakin andal serta pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang berkelanjutan,” kata Mustava. (*)
Editor : Putut Ariyo