batampos – Pemerintah mendorong pelaku usaha ritel meningkatkan penyerapan produk lokal dan memperluas kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan rantai pasok perdagangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Karena itu, pelaku usaha ritel diminta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui transformasi digital, termasuk penerapan strategi omnichannel dan pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai.
"Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Menurutnya, sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen. Selain memperluas akses pasar produk dalam negeri, sektor ini juga berperan menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat.
Kinerja perdagangan ritel saat ini turut ditopang kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas penjualan yang masih terjaga.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 119,9 atau masih berada di zona optimistis. Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 221,3.
Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak Maret 2024.
Airlangga menilai, ketiga indikator tersebut menunjukkan aktivitas konsumsi, penjualan ritel, dan produksi manufaktur masih memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain transformasi digital di sektor perdagangan, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pada semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Jumlah penggunanya telah melampaui 66 juta orang dengan hampir 45 juta pedagang atau merchant. Mayoritas pedagang tersebut merupakan pelaku UMKM.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas konsumsi dan perdagangan tetap tumbuh.
Pada triwulan IV-2026, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan kepada 13,3 juta pekerja.
Untuk menjaga mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp883 miliar yang menyasar 6,6 juta penumpang.
Selanjutnya, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor. Kebijakan tersebut menyasar pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp10 juta per bulan.
Dari sisi pelaku usaha, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran. Dengan demikian, semakin banyak produk lokal yang berpeluang masuk ke jaringan ritel modern.
Airlangga pun mengajak seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan pelaku usaha ritel untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri serta memperluas kemitraan strategis dengan UMKM.
"Saya mengajak seluruh anggota APRINDO dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien," pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina