batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Terbaru, penyidik memeriksa Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi untuk mendalami proses perpanjangan sertifikat HGB milik Kota Baru Parahyangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ryan telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (6/11). Pemeriksaan tersebut difokuskan pada proses perpanjangan sertifikat HGB atas lahan Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Selain menelusuri proses perpanjangan sertifikat, penyidik juga menggali informasi mengenai pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengurusan penerbitan maupun perpanjangan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap alur pengurusan sertifikat sekaligus menelusuri dugaan praktik suap dalam perkara tersebut.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp 2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan Investindo kepada Erwin (ERW). Uang tersebut diduga disalurkan melalui Erwin yang disebut berperan sebagai perantara dalam pengurusan sertifikat HGB atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari pemberian tersebut. KPK menduga Erwin menyerahkan sebagian uang senilai Rp 1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Dugaan penyerahan uang kepada Arif itu sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Selasa (15/9).
KPK kini terus menelusuri rangkaian transaksi dan peran masing-masing pihak untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Kedelapan tersangka tersebut yakni Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Selain itu, terdapat Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp 106,3 miliar.
KPK juga menduga PT Summarecon terlibat dalam praktik suap pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk diduga menyerahkan uang Rp 1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan sertifikat HGB Summarecon.
Uang tersebut diduga diterima Erwin yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Dugaan pemberian itu berkaitan dengan sengketa tanah antara pihak ahli waris dan Summarecon Bogor.(*)
Editor : Cipi Ckandina