batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.
Penggeledahan dilakukan selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa (9-10/11/2026). Enam lokasi tersebut terdiri dari dua kantor dan empat rumah milik sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan dalam perkara tersebut.
"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11/2026), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Dua kantor yang digeledah merupakan kantor satuan kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatera Utara.
Sementara empat lokasi lainnya merupakan rumah milik sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut. Lokasi itu meliputi dua rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," jelas Budi.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara yang sebelumnya menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru. Penetapan dilakukan setelah penyidik memperoleh tambahan alat bukti.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan, delapan tersangka tersebut ditetapkan pada 30 September 2026.
