batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sumber dana pembiayaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Pemalang. Untuk kepentingan penyidikan, KPK memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai saksi, Selasa (10/11).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali pengetahuan Nurkholes mengenai sumber uang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye Bupati Pemalang saat itu, yakni AW.
"Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu (AW), sehingga ini juga mengonfirmasi saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Budi menjelaskan, pendalaman tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh AW yang kini berstatus sebagai Bupati Pemalang nonaktif sekaligus tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah AW.
Dua hari kemudian, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Lembaga antirasuah itu menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
