batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dengan pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai.
Sikap kooperatif Budiman selama proses persidangan menjadi salah satu pertimbangan meringankan tuntutan. Dia dinilai membantu mengungkap perkara, termasuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan pihak lain yang memiliki posisi lebih tinggi darinya.
Selain itu, Budiman juga dinilai belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya dan bersikap sopan selama persidangan.
Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam sidang perkara dugaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda Rp 300 juta subsidair 100 hari kurungan," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan.
Selain hukuman penjara dan denda, Budiman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 653 juta. Apabila tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Dalam pertimbangannya, jaksa menguraikan sejumlah hal yang meringankan tuntutan terhadap terdakwa. Di antaranya, sikap sopan selama persidangan, belum pernah menjalani hukuman pidana, serta kooperatif dalam memberikan keterangan.
Keterangan Budiman dinilai membantu proses pengungkapan perkara. Dia juga memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya.
Perkara yang menjerat Budiman berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2024 hingga 2026. Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan nilai gratifikasi yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 7,67 miliar.
Penerimaan tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak, di antaranya perusahaan jasa impor dan kepabeanan Blueray Cargo Group serta pihak lain yang memiliki kepentingan usaha terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
