batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Terbaru, penyidik memeriksa Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi untuk mendalami proses perpanjangan sertifikat HGB milik Kota Baru Parahyangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ryan telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (6/11). Pemeriksaan tersebut difokuskan pada proses perpanjangan sertifikat HGB atas lahan Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Selain menelusuri proses perpanjangan sertifikat, penyidik juga menggali informasi mengenai pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengurusan penerbitan maupun perpanjangan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap alur pengurusan sertifikat sekaligus menelusuri dugaan praktik suap dalam perkara tersebut.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp 2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan Investindo kepada Erwin (ERW). Uang tersebut diduga disalurkan melalui Erwin yang disebut berperan sebagai perantara dalam pengurusan sertifikat HGB atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari pemberian tersebut. KPK menduga Erwin menyerahkan sebagian uang senilai Rp 1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Dugaan penyerahan uang kepada Arif itu sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Selasa (15/9).
KPK kini terus menelusuri rangkaian transaksi dan peran masing-masing pihak untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.
