batampos – Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai penerima akhir atau end user dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal menuai sorotan. Pemerhati kepolisian menilai pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan, meski Listyo Sigit merupakan pucuk pimpinan Polri saat dugaan penyadapan terjadi, sulit diterima jika perkara tersebut hanya berujung pada penetapan dirinya dan tiga tersangka lainnya.
”Sangat tidak masuk nalar publik bila kasus ini hanya berhenti pada memenjarakan LSP dan tiga tersangka itu saja,” kata Bambang saat diwawancarai.
Menurut dia, kasus tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan negara sekaligus membersihkan institusi Polri dari berbagai kepentingan politik.
Karena itu, Bambang mendorong agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali utama atau mastermind, termasuk jaringan yang terlibat.
”Bila itu yang terjadi (tidak dibuka dan diusut tuntas semuanya), yang muncul justru hanya hantu yang menakut-nakuti bahkan menggerus kepercayaan publik pada Polri sendiri,” jelasnya.
Bambang juga mengingatkan, tanpa pengusutan menyeluruh, bukan tidak mungkin kasus serupa kembali terjadi. Dia meminta Polri mengungkap perkara tersebut secara terang benderang dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11), mengungkap dugaan peran Listyo Sigit dalam kasus penyadapan.
Suyudi menyebut, saat masih menjabat Kapolri, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
Selain Listyo Sigit, Suyudi memaparkan dugaan keterlibatan tiga perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021-2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri. Dia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon.
”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuh Suyudi.
Selanjutnya, Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi atas arahan Listyo Sigit.
Eko juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa didahului surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
”Selain itu, AS (Ahrie Sonta) juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” beber Suyudi.
Bambang berharap seluruh rangkaian dugaan tersebut dapat diungkap secara transparan sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.(*)
Editor : Cipi Ckandina