batampos– Buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam dijadwalkan turun ke jalan pada Kamis (28/8). Aksi penyampaian aspirasi ini akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dari Halte Panbil, Muka Kuning, dan diikuti sekitar 1000 peserta.
Para buruh akan bergerak menuju Kantor Wali Kota Batam, Graha Kepri Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri, serta PT Djitoe Mesindo Tanjunguncang. Mereka mengusung sejumlah tuntutan mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga desakan pembahasan ulang regulasi ketenagakerjaan.
Dalam pemberitahuan resmi yang diterima aparat, ada sembilan poin tuntutan yang akan disuarakan. Di antaranya, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, hingga pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, mereka juga menuntut revisi UU Pemilu, mendesak manajemen PT Djitoe Mesindo segera mendaftarkan perjanjian kerja bersama (PKB), menghapus aturan UWTO untuk lahan di bawah 200 meter persegi, serta meminta adanya pembinaan K3 di Kota Batam.
Direktur Intelkam Polda Kepri, Kombes Pol Agung Budi Leksono, membenarkan adanya rencana unjuk rasa tersebut.
“Informasi yang kami terima benar, ada massa yang akan turun. Kami berharap aksi ini dapat berjalan damai dan kondusif,” ujarnya, Rabu (27/8).
Pengamanan lapangan juga akan diperketat. Direktur Samapta Polda Kepri, Kombes Joko Adi Nugroho, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel Dalmas dan Raimas untuk membackup Polresta Barelang.
“Pasukan kami siapkan lengkap, termasuk kendaraan AWC, Raimas, K9, hingga unit patroli. Semua digerakkan untuk memastikan keamanan aksi,” kata Joko.
Dijelaskan Joko, anggotanya sudah siap dalam menghadapi kondisi unjuk rasa dan lainnya. Hal itu karena sudah ada latihan yang dilakukan setiap hari. (*)
Editor : Tunggul Manurung