batampos – Hari pertama masuk kerja usai libur panjang dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat dan responsif.
Pesan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan Pemko dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Senin (30/3), yang diikuti sekitar 5.000 aparatur.
“Kerja santai harus bertransformasi. Kita butuh kerja cepat, taktis, gercep,” tegas Amsakar.
Dari total peserta, sekitar 4.000 merupakan ASN Pemko Batam dan 1.000 hingga 1.500 pegawai BP Batam. Meski apel berlangsung besar, pelayanan publik tetap berjalan normal.
Petugas di puskesmas, Disdukcapil, tenaga pendidik, hingga personel pengamanan tetap siaga di unit masing-masing.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Yang di lapangan tetap standby,” ujarnya.
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tiga hal utama, yakni evaluasi kinerja, disiplin ASN, dan percepatan kerja. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk tingkat kehadiran pegawai.
“Baik di Pemko maupun BP, ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Ia juga mengingatkan pimpinan OPD untuk tidak menoleransi pegawai yang berulang kali melakukan pelanggaran.
“Yang tipikal bermasalah itu-itu saja. Harus dibina, jangan dibiarkan,” tegasnya.
Selain itu, Amsakar menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, ekspektasi masyarakat terus meningkat sehingga birokrasi harus mampu merespons dengan cepat.
“Kepemimpinan ke depan harus responsif. Cepat menjawab persoalan, cepat juga menyelesaikan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, ia mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah memasuki triwulan II 2026. Hal itu dinilai menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Proses tender dan pelaksanaan kegiatan harus dipercepat agar perputaran ekonomi tidak tersendat,” katanya.
Amsakar juga mengapresiasi kinerja ASN selama Ramadan, terutama kegiatan safari ke wilayah pulau yang dinilai memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat.
Di sisi lain, ia kembali menegaskan tiga persoalan utama yang harus menjadi perhatian OPD, yakni air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir.
“Ini tidak boleh berhenti sebagai catatan. Akan kita bahas dalam rapat terbatas untuk percepatan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Amsakar turut menyoroti pelayanan perizinan di BP Batam. Ia meminta proses penyesuaian kewenangan pasca-terbitnya sejumlah regulasi pemerintah pusat dapat dipercepat dan tidak menghambat pelayanan.
“Sebagai konsekuensi regulasi, kita harus bergerak lebih cepat. Jangan sampai pelayanan tersendat,” ujarnya. (*)
Editor : M Tahang