batampos — Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai penetapan keadaan darurat belum diperlukan untuk menangani gelombang demonstrasi yang melanda negaranya. Pemerintah Prancis, kata dia, akan mengambil langkah tegas untuk memulihkan ketertiban umum dan keamanan.
“Saat ini belum diperlukan penetapan keadaan darurat,” kata Macron, dikutip dari Antara, Kamis (22/10).
Meski demikian, Macron menyatakan pemerintah dapat mengambil langkah tersebut apabila situasi mengharuskannya. Namun, prioritas saat ini adalah memulihkan ketenangan di tengah meningkatnya ketegangan.
“Akan tetapi, tujuan kami adalah untuk memulihkan ketenangan,” ujarnya.
“Untuk mencapainya, kami akan bertindak secara tegas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi,” lanjutnya.
Macron juga mengatakan tidak melihat indikasi campur tangan asing dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Namun, ia menyoroti adanya manipulasi informasi terkait aksi protes yang dinilai memicu respons tidak dapat diterima dari sejumlah pihak, termasuk pemimpin asing.
Demonstrasi Prancis Berujung Bentrokan dan Penjarahan
Gelombang demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada Sabtu dipicu persoalan biaya hidup dan penurunan kualitas pendidikan. Aksi tersebut berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian di sejumlah kota di Prancis.
Di Kota Limoges, sejumlah perusuh dilaporkan membakar balai kota bersejarah. Sementara itu, gedung-gedung pusat pemerintahan di Marseille dan beberapa kota lainnya menjadi sasaran serangan.
Kerusuhan juga terjadi di Paris dan Marseille. Sejumlah toko dirusak, sementara barang-barang dari butik mewah dilaporkan dijarah.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan lebih dari 2.500 orang telah ditangkap di berbagai wilayah Prancis sejak akhir pekan sebelumnya.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 110.000 orang di Paris.
Besarnya jumlah peserta aksi dan meluasnya kerusuhan menjadi tantangan bagi pemerintah Prancis dalam memulihkan keamanan. Pemerintah kini berupaya mengembalikan ketertiban melalui langkah penegakan hukum tanpa menetapkan keadaan darurat untuk saat ini.(*)
Editor : Cipi Ckandina