Batampos - Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Misni, menegaskan pentingnya perlindungan perempuan dan anak saat mengikuti talk show peringatan Hari Kartini 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom dari Ruang Kerja Sekda, Lantai 3 Kantor Gubernur Kepri. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, dari Gedung KemenPPPA RI, Jakarta.
Misni mengatakan, Pemprov Kepri terus berkomitmen dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
“Kami di daerah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang konkret dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” kata Misni.
Menurutnya, peran perempuan di Kepri semakin strategis, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Sehingga, diperlukan dukungan yang berkelanjutan agar perempuan dapat berdaya dan mandiri.
“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar yang harus terus didorong. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Misni juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, melalui penguatan regulasi dan layanan di tingkat daerah.
“Kami terus memperkuat sistem perlindungan, baik melalui regulasi maupun layanan pendampingan, agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” tutupnya.
Dalam kegiatan itu, Arifah Fauzi, menyampaikan peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.
“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang ada.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan yang adil,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan peran keluarga dan komunitas.
“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari keluarga, kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak,” pungkasnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak