Batampos - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai menggalakkan upaya penyelamatan pangan untuk menekan pemborosan makanan yang selama ini kerap dianggap sepele. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKPPKH), Pemprov Kepri menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Selamatkan Pangan 2026 di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (26/6/2026).
Program tersebut digagas sebagai langkah membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya mengurangi sisa makanan dan memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi.
Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kepri, Mohd Riza Pahlevi, mengatakan persoalan pemborosan pangan tidak hanya terjadi di tingkat global dan nasional, tetapi juga menjadi tantangan di daerah, termasuk Kepulauan Riau.
Menurut dia, masih banyak masyarakat yang tanpa sadar membuang makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Baca Juga: Jalan Kaki 20 Menit Setiap Hari, Ini 4 Manfaat Besar untuk Jantung, Mental, dan Berat Badan
"Bayangkan saja, satu gram nasi setara sekitar 50 butir beras. Jika penduduk Kepri yang jumlahnya sekitar 2,33 juta jiwa masing-masing menyisakan satu butir nasi setiap hari, maka bisa terjadi pemborosan hingga sekitar tiga ton per bulan. Itu baru dari satu butir nasi, belum termasuk jenis pangan lainnya," kata Riza kepada Batam Pos disela-sela kegiatan.
Ia menilai angka tersebut hanya gambaran sederhana untuk menunjukkan besarnya potensi pangan yang terbuang percuma setiap hari.
Padahal, di sisi lain, Kepri merupakan daerah yang masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
Riza menyebut hampir 90 persen kebutuhan beras masyarakat Kepri didatangkan dari daerah lain. Kondisi tersebut membuat daerah ini rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi pasokan.
"Karena itu upaya penyadaran untuk mengurangi pemborosan pangan harus terus dilakukan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi perlu dilakukan secara kolektif dan kolaboratif," ujarnya.
Menurut dia, Gerakan Selamatkan Pangan tidak hanya berfokus pada makanan yang tersisa di meja makan masyarakat. Program tersebut juga menyasar potensi kehilangan pangan dalam rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Melalui gerakan tersebut, Pemprov Kepri ingin membangun ekosistem penyelamatan pangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas sosial, akademisi, hingga masyarakat.
Riza menjelaskan, Kepri menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan dari Badan Pangan Nasional untuk mengembangkan program penyelamatan pangan secara lebih terstruktur.
Baca Juga: Dukung Kegiatan Keagamaan, PT TLSL Berikan Uang Pembinaan kepada Juara STQ
Dalam rakor tersebut, Pemprov menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional, Foodbank Indonesia, akademisi, serta pelaku usaha yang selama ini bergerak dalam pengelolaan pangan.
Foodbank Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami ingin mendorong lahirnya lembaga serupa di Kepri yang dapat mengelola pangan berlebih dari hotel, restoran, katering, hingga sektor ritel untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Menurut Riza, selama ini banyak makanan layak konsumsi yang berakhir menjadi sampah karena belum adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Padahal, makanan yang masih layak makan dapat dimanfaatkan untuk membantu kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mencontohkan produk pangan di sektor ritel yang masih memiliki masa kedaluwarsa beberapa bulan sering kali tidak tersalurkan secara optimal.
Ke depan, pangan tersebut diharapkan dapat dikumpulkan, diperiksa kelayakannya, lalu didistribusikan kembali melalui lembaga penyelamat pangan.
Selain melibatkan pemerintah dan komunitas sosial, program tersebut juga menggandeng Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), serta kalangan akademisi dari Universitas Internasional Batam (UIB).
Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat sektor perhotelan, restoran, dan ritel menjadi salah satu penyumbang potensi food waste yang cukup besar.
"Kami melihat Batam memiliki potensi pemborosan pangan yang cukup tinggi. Karena itu semua pihak harus terlibat agar gerakan ini tidak berhenti sebagai kampanye semata," tutur Riza.
Meski belum memiliki data pasti mengenai volume food waste di Kepri, Riza menilai persoalan tersebut perlu segera menjadi perhatian serius.
Menurut dia, pemborosan pangan tidak hanya berdampak terhadap ketahanan pangan, tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan karena meningkatkan volume sampah organik.
Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pangan dan berisiko mengalami kerawanan pangan.
"Kalau kelebihan pangan ini bisa dikelola dengan baik, pemborosan dapat ditekan dan masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu. Dampaknya bukan hanya pada ketahanan pangan, tetapi juga pengurangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan," kata Riza.
Melalui Gerakan Selamatkan Pangan 2026, Pemprov Kepri berharap tumbuh budaya baru di masyarakat untuk lebih bijak mengambil dan mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan. (*)