batampos – Hotel, restoran, dan usaha jasa boga masih menjadi penyumbang terbesar pemborosan pangan (food waste) di Provinsi Kepulauan Riau. Padahal, sebagian makanan yang terbuang masih layak dikonsumsi dan berpotensi membantu masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mendorong pembentukan food bank sebagai solusi untuk menyelamatkan makanan berlebih agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Moh Riza Pahlevi, mengatakan pemborosan pangan tidak hanya terjadi di sektor jasa makanan, tetapi juga masih tinggi di tingkat rumah tangga.
Baca Juga: Dorong Transparansi Korporasi, Kemenkum Kepri Gandeng KADIN dan APINDO
"Selain sektor jasa makanan, pemborosan juga masih banyak terjadi di tingkat rumah tangga. Kesadaran untuk menghabiskan makanan dan menerapkan zero food waste masih perlu terus ditingkatkan," ujarnya, Jumat (26/6).
Menurut Riza, tingginya potensi makanan yang terbuang sebenarnya dapat dimanfaatkan apabila tersedia sistem yang menghubungkan pelaku usaha dengan masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, Pemprov Kepri menghadirkan praktisi dari Food Bank of Indonesia guna berbagi pengalaman mengenai pengelolaan makanan berlebih yang masih layak konsumsi sehingga dapat disalurkan kepada kelompok rentan pangan.
"Kami berharap konsep food bank ini bisa diadopsi di Batam maupun Kepri. Nantinya ada lembaga atau komunitas yang menjadi perantara dalam mengelola serta menyalurkan makanan berlebih secara aman kepada masyarakat," katanya.
Riza mengungkapkan, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) maupun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengakui masih banyak makanan yang tersisa setiap hari. Namun, mereka belum berani menyalurkannya secara langsung karena mempertimbangkan aspek keamanan pangan dan tanggung jawab hukum.
Baca Juga: Dishub Kepri: Dermaga di Lokasi Penimbunan Dompak Tak Berizin
Menurutnya, keberadaan food bank akan menjadi solusi karena makanan yang masih layak konsumsi dapat melalui proses pemeriksaan dan penanganan sesuai standar keamanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
"Dengan adanya lembaga khusus seperti food bank, makanan yang masih layak konsumsi dapat dikelola terlebih dahulu sesuai standar keamanan, kemudian baru disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
Selain menyelamatkan makanan berlebih, Gerakan Selamatkan Pangan juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi makanan.
Riza mencontohkan, apabila setiap warga Batam menyisakan satu butir nasi setiap hari, akumulasi pemborosan dapat mencapai sekitar tiga ton dalam sebulan. Jumlah tersebut baru berasal dari satu jenis pangan, yakni beras.
"Kepri merupakan daerah yang hampir 90 persen kebutuhan pangan pokoknya didatangkan dari luar. Karena itu, mengurangi pemborosan pangan menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya.
Baca Juga: BP Batam Terima Kunjungan Mahasiswa UNIBA, Bahas Investasi hingga Tata Kelola Kawasan
Pemprov Kepri berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas sosial, media, hingga para influencer mampu mendorong lahirnya budaya penyelamatan pangan. Dengan demikian, makanan yang masih layak konsumsi tidak lagi menjadi sampah, melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)
Editor : M Tahang