Batampos - Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam yang berbatasan langsung dengan Pulau Laut di Natuna. Kondisi ini membuat Kepri sangat rentan menjadi pintu kejahatan lintas negara.
Memiliki letak strategis sebagai teras Indonesia di wilayah barat, membuat Kepri hadir sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi, yang kini berkembang menjadi kawasan wisata bahari yang menjanjikan. Sementara di sisi lain, wilayah ini kerap dimanfaatkan menjadi akses masuk dan keluar jaringan kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), pencurian ikan, penambangan ilegal, bahkan kejahatan judi online, scam, yang melibatkan pekerja asing yang masuk secara ilegal.
Baca Juga: Cegah Bunuh Diri, Ketahanan Keluarga Jadi Kunci Penting
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kondisi dan letak geografis Kepri memang menuntut pengawasan ekstra karena memiliki ratusan pulau yang berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga. “Ya pengamanan khususnya di perbatasan-perbatasan Kepri diperketat. Perlu penguatan sinergi untuk mengatasi ini,” ujar Ansar saat ditemui usai Pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Mapolda Kepri, Nongsa, Jumat (3/7/2026) lalu.
Ansar menyebut, isu perbatasan dan kejahatan lintas negara di Kepri menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan terbatas itu. “ Yang dibahas di dalam tadi bukan hanya keamanan secara umum, tetapi juga illegal mining ke luar, obat-obatan terlarang juga, human trafficking, dan berbagai potensi kejahatan lintas negara di Kepri, nah kan kita sudah ada tim kerjanya itu. Pak Kapolda ketuanya,” ujar Ansar.
Data penegakan hukum seperti dilansir dari website Humas Polri, menunjukkan peredaran narkoba di Kepri tinggi. Sepanjang 2025, Polda Kepri mengungkap 549 kasus tindak pidana narkotika, meningkat dibandingkan 432 kasus pada 2024.
Sementara pada pekan lalu atau akhir Juni 2026, Ditresnarkoba Polda Kepri juga mengungkap 10 kasus narkotika yang melibatkan 13 tersangka.
Ada pun barang bukti yang diamankan dan disita yakni 928 cartridge vape mengandung etomidate, 127 butir ekstasi, dan 816,93 gram sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika lintas negara.
Baca Juga: Tak Ingin Terjerat Hukum, Pengepul Scrap Batam Perketat Seleksi Barang Bekas
Dua kasus menonjol berhasil diungkap, yakni penyitaan 902 cartridge vape etomidate di Kota Batam dan 795 gram sabu di Kabupaten Karimun.
“Kedua kasus ini mengungkap modus penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui jalur laut menuju wilayah Kepulauan Riau,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono saat pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkotika, Selasa (30/6/2026) lalu.
Mengatasi kasus kejahatan transnasional ini, terbaru, Mapolda Kepri juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) khususnya dari wilayah Melaka dan Johor Bahru di Malaysia.
“Pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan Selat Malaka, Polda Kepri berkomitmen memperkuat kerjasama dengan Polis Johor dan Malaka. Kepada Malaysia kami juga meminta supaya mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh dan pengawasan ketat saat pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan dengan begitu narkoba dan TPPO dapat kita minimalisir bersama,” ujar Suyono.
Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan, wilayah Kepri yang strategis kerap dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional.
“Sebelumnya, kita juga mengungkap dua kasus penyelundupan sabu dengan total barang bukti mencapai dua ton,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Soroti Dua Kepala Daerah Penerus yang Terjaring OTT, Program Pencegahan Dievaluasi
Asep menambahkan, Kepri sering menjadi jalur transit TPPO, dengan modus korban diberangkatkan ke Kamboja melalui Malaysia menggunakan paspor wisata dan dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi sebelum akhirnya dieksploitasi.
Selain narkoba dan TPPO, pencurian ikan, hingga penyelundupan barang di Kepri kerap terjadi karena wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang, ratusan pulau, dan banyaknya jalur pelabuhan tikus dengan akses langsung ke negara tetangga.
Ansar Ahmad menyebutkan, sebagai kepala daerah, ia terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani berbagai tindakan ini. Terbaru, yakni koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) guna menekan praktik TPPO yang kerap terjadi di Kepri, khususnya di Batam.
“Kita bekerja sama dengan BP2MI supaya pintu keluar diperketat. Pelabuhan-pelabuhan tikus juga perlu dicermati betul. Tapi sekarang kan sudah jauh berkurang,” ungkapnya.
Salah satu yang dilakukan guna meminimalisir TPPO dari wilayah Kepri, Ansar menyebutkan dengan mengadakan pelatihan dan kursus bagi PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
“Yang tidak kalah penting sekarang itu adalah mempersiapkan calon pekerja migran agar mereka sudah tersertifikasi sebelum berangkat,” katanya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan Indonesia memiliki kesiapan yang semakin baik dalam menjaga kawasan perbatasan, khususnya di Batam dan juga wilayah Laut Natuna Utara (Laut Tiongkok Selatan) di Natuna.
“Perbatasan mana? Justru kita tunjukkan bahwa kita (Indonesia, Red) lebih siap. Kita lebih bagus,” ujarnya saat hendak meninggalkan ruang pertemuan untuk jamuan makan siang di lobi Polda Kepri.
Menurut Djamari, kunjungan ke Polda Kepri dilakukan untuk menyerap berbagai masukan dari Forkopimda sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di Kepri.
Dalam kunjungannya ini, Menkopolkam menyebutkan, tujuannya datang ke Kepri sebagai bagian dari memberi pengarahan dan penguatan kolaborasi kerja pemerintah pusat dan Forkominda Kepri. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak