batampos – Sebanyak 226 dari 235 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kepulauan Riau (Kepri) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dengan capaian tersebut, pemenuhan sertifikasi sanitasi dapur MBG di Kepri mencapai sekitar 96 persen.
Kepala Regional (Kareg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepri, Anindita Ayu, mengatakan masih ada sembilan dapur yang sedang memproses sertifikat tersebut.
“Untuk SLHS, saat ini sudah 226 dapur yang memiliki sertifikat di seluruh Kepri,” kata Anindita saat dihubungi di Batam, Minggu.
Berdasarkan data Kareg SPPG Kepri, dapur yang telah mengantongi SLHS tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Kota Batam mencatat jumlah terbanyak dengan 133 dapur, disusul Kabupaten Karimun sebanyak 30 dapur.
Selanjutnya, Kota Tanjungpinang memiliki 23 dapur bersertifikat, Kabupaten Bintan 18 dapur, Kabupaten Natuna 12 dapur, Kabupaten Lingga tujuh dapur, dan Kabupaten Kepulauan Anambas tiga dapur.
“Angkanya sudah di 96 persen dari dapur yang operasional yang sudah melengkapi SLHS. Masih terdapat sembilan dapur yang berproses,” ujarnya.
Selain sertifikat laik higiene sanitasi, sejumlah dapur SPPG juga mulai melengkapi sertifikasi pendukung, termasuk sertifikat halal dan sertifikasi juru masak.
Berdasarkan rekapitulasi bulan sebelumnya, sebanyak 55 dapur telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 35 dapur mengantongi sertifikasi juru masak.
Anindita menjelaskan, pengurusan kedua sertifikasi tersebut dilakukan oleh masing-masing yayasan pengelola dapur. Namun, data terbaru mengenai jumlah dapur yang telah melengkapinya belum tersedia.
“Untuk sertifikat halal dan sertifikasi chef, pengurusannya dilakukan masing-masing yayasan. Sudah ada beberapa yang melengkapi, berdasarkan data bulan lalu,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih memprioritaskan pemenuhan SLHS bagi seluruh dapur yang beroperasi. Dapur yang belum memiliki sertifikat tersebut dapat dikenai penghentian sementara atau suspend.
“Untuk angka rekap terbaru belum diperbarui karena kami memang sedang fokus untuk SLHS. Dapur yang belum punya SLHS akan di-suspend,” tegasnya.
Terkait sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Anindita mengatakan pihaknya belum menerima surat edaran yang mengatur penerapannya bagi dapur SPPG.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, sebelumnya menyebut 16 dapur SPPG di wilayah tersebut dihentikan sementara karena dinilai tidak mematuhi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
“16 SPPG ini tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, serta Anambas,” kata Nyanyang di Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Nyanyang, penghentian sementara dilakukan karena sebagian besar dapur tersebut belum memiliki SLHS. Selain itu, terdapat beberapa SPPG yang disebut beroperasi tanpa pemberitahuan kepada BGN. (*)
Editor : M Tahang