Batampos - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akan menutup dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak mampu memenuhi standar setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Pernyataan ini ia sampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) ke pelaksanaan Program MBG di SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.
"Kita sisir mana yang memang kurang, kita suruh perbaiki segera. Kalau enggak bisa disuruh perbaiki, enggak bisa, kita tutup. Jadi kita juga tegas, tapi di sisi lain kita juga apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan kawan-kawan semuanya," kata Sudaryono di hari ketiganya bertugas itu.
Baca Juga: Jasad Pria Ditemukan Membusuk di Rumah Kos di Tanjungpinang
Ia mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar sekaligus membuka ruang bagi berbagai masukan dari sekolah, penyedia dapur, maupun masyarakat.
Menurut dia, evaluasi tidak hanya menyangkut kebersihan dapur, tetapi juga menu makanan, penyajian, hingga tingkat penerimaan siswa terhadap makanan yang disediakan.
"Apakah itu dari sisi dapurnya, dari sisi menunya, dari sisi kesukaan anak-anaknya, sejauh ini pantauan oke. Kita mendengarkan saran, masukan, dan kritik," ujarnya.
Sudaryono menambahkan BGN juga akan memperkuat edukasi gizi di sekolah melalui penambahan materi yang disampaikan kepada siswa. Edukasi tersebut meliputi pentingnya mencuci tangan sebelum makan, memahami kandungan gizi makanan, hingga membiasakan konsumsi sayuran sejak dini.
Ia menegaskan Program MBG tidak semata-mata bertujuan menyediakan makanan gratis, tetapi membangun kebiasaan konsumsi pangan bergizi bagi anak-anak.
"Ini bukan makan enak gratis, bukan makan yang disukai gratis, tetapi makan bergizi gratis yang diusahakan enak dan porsinya sesuai," katanya.
Sudaryono menyebutkan saat ini sekitar 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar menjalankan tugasnya dengan baik. BGN akan terus melakukan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
