Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mitra Dapur MBG Soroti Dugaan Jual Beli Titik SPPG dan Sistem yang Tak Transparan

j
Penulis: jpg❯
Massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
Massa yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Advertisement

batampos – Polemik mengenai dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Sejumlah mitra pelaksana dan peneliti menilai persoalan tersebut berawal dari minimnya transparansi dalam penentuan lokasi dapur serta mekanisme seleksi mitra oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

 

Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Yusup Supriadi, mengatakan pada awal pelaksanaan program MBG, minat masyarakat untuk menjadi mitra SPPG masih rendah karena belum adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran.

Advertisement

Menurutnya, pada tahap awal pendaftaran menjelang peluncuran MBG pada awal 2025, proses masih dilakukan secara manual dengan menyerahkan dokumen langsung karena petunjuk teknis belum sepenuhnya selesai.

"Pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025, di Garut baru ada beberapa dapur yang beroperasi karena masyarakat masih ragu terhadap mekanisme program," ujarnya.

Advertisement

Yusup menjelaskan, persoalan mulai muncul ketika sistem pendaftaran berbasis daring diberlakukan pada triwulan pertama 2025. Saat itu, informasi mengenai kuota atau jumlah SPPG di setiap kecamatan yang sebelumnya tersedia di sistem mendadak tidak lagi ditampilkan.

"Ketika masuk ke website, awalnya masih terlihat jatah SPPG di tiap kecamatan. Tiba-tiba informasi itu hilang. Dari situlah persoalan mulai muncul karena kami juga tidak tahu penyebabnya," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut memunculkan kebingungan di kalangan calon mitra, terlebih setelah skema pembayaran kepada mitra dinilai semakin menarik sehingga banyak pihak mulai berlomba mendaftar.

Yusup mengungkapkan, pada awal implementasi program juga terdapat pengaturan mengenai besaran insentif berdasarkan luas bangunan dapur dan jumlah penerima manfaat. Namun, mekanisme tersebut kemudian mengalami perubahan seiring perkembangan program.

Saat ini, dapur MBG yang dikelolanya memiliki luas sekitar 950 meter persegi dan telah memperoleh penilaian Grade A dari PT Sucofindo dengan kapasitas produksi sekitar 2.700 porsi per hari.

Advertisement
Editor : Jamil Qasim

Artikel Terkait

Core Soroti MBG, Waspadai Kenaikan Harga Pangan

Core Soroti MBG, Waspadai Kenaikan Harga Pangan

Core Indonesia menyoroti pelaksanaan program MBG. Peningkatan permintaan bahan pangan perlu diimbangi kesiapan pasokan agar tidak memicu ken

Pengadaan MBG Diusulkan Prioritaskan Produk UMKM dan Petani

Pengadaan MBG Diusulkan Prioritaskan Produk UMKM dan Petani

Indef mengusulkan porsi minimal pengadaan bahan pangan program MBG dari UMKM dan petani lokal untuk memperluas dampak ekonomi.

MBG dan Kopdes Jadi Penopang Ekonomi RI Kuartal III 2026

MBG dan Kopdes Jadi Penopang Ekonomi RI Kuartal III 2026

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026. Pemerintah menyebut MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ikut menopang pe

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer