Batampos - Kondisi layanan kesehatan di rumah sakit daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib tengah menghadapi tantangan serius. Keluarga pasien mengkritisi fasilitas yang dianggap kurang memadai.
Anto, 42, salah satu keluarga pasien mengatakan layanan dan fasilitas di RSUD Kepri di Tanjungpinang tersebut, buruk. "Pekan lalu, setelah Lebaran, orangtua saya masuk rumah sakit di sana dan harus rawat inap. Harusnya di kelas 1, tapi akhirnya dipindah ke kelas 2 karena ruangan kelas satu, mesin pendinginnya tidak berfungsi. Sangat panas," ujar Anto, Jumat (3/4/2026) malam.
Ia pun mengatakan, selama tiga malam orangtuanya dirawat di sana, ada berbagai pelayanan yang perlu menjadi fokus perhatian manajemen RSUD itu sendiri. "Pasien berobat ke rumah sakit supaya sembuh. Bukan supaya makin parah. Manajemen perlu memberi hati untuk memperbaiki total fasilitas dan layanan di sana," ungkapnya.
Baca Juga: Asep Syafruddin Perintahkan Berantas Pencuri Traffic Light
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ririn Warsiti menanggapi laporan ini dengan menyatakan sebenarnya RSUD Raja Ahmad Tabib telah memiliki fasilitas memadai. "Cuma yang jadi persoalan utama justru terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta tekanan keuangan yang kian berat memang," ungkapnya saat ditemui di Hotel Aston Pelita, malam tadi.
Dia mengatakan, secara umum sarana dan prasarana tidak mengalami kekurangan signifikan. Namun, krisis SDM menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan optimal kepada pasien. " Kalau bicara situasi saat ini, setelah kita turun ke sana, sebenarnya alat-alat tidak ada yang kurang. Permasalahannya adalah SDMnya yang masih kekurangan," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia juga turut menyoroti kondisi keuangan RSUD tersebut juga kini tengah mengalami gejolak besar. Bahkan, saat ini berada dalam situasi likuidasi yang berdampak langsung pada operasional rumah sakit.
Sumber pendanaan yang selama ini diandalkan, termasuk dari pengelolaan rumah sakit, dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional, khususnya dalam memenuhi standar layanan profesional.
"Jadi kalau berbicara kualitas pelayanan, tidak beroperasinya AC secara baik hingga pelayanan medis secara keseluruhan, ini sejalan dengan kondisi keuangan. Kita hanya mengusulkan anggaran tapi realisasinyakan bukan di tangan kita," ujarnya.
Ia pun berencana mengusulkan agar kasus ini dilaksanakan pembahasan lanjutan bersama Dinas Kesehatan Kepri dan manajemen rumah sakit, guna mencari solusi, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran melalui berbagai skema pendanaan, di tengah adanya pembatasan penggunaan APBD saat ini yang tidak boleh melebihi 30 persen.
"Apakah kekurangan anggaran ini akan berdampak pada pasien? Jelas. Jangan sampai pasien yang datang untuk sembuh justru kondisinya memburuk. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Seperti itu," tutupnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak