batampos- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2027 diproyeksikan senilai Rp3,5 Triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan senilai Rp3,482 Triliun, dengan belanja Rp3,501 Triliun.
Proyeksi itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri 2027 di Gedung DPRD Kepri, Selasa (21/7).
Dalam penyampaian itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan pembiayaan daerah secara neto diproyeksikan sebesar Rp18,27 miliar. Dengan rincian penerimaan pembiayaan senilai Rp149,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp131,12 miliar.
Sementara penerimaan pembiayaan berasal dari penyaluran tahap ke-2 pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten (BJB). Nantinya, kata Ansar Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek multiyears, di antaranya Poliklinik Rawat Jalan RSUD Raja Ahmad Tabib, hingga pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat.
“Sementara pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah kepada Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp20 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp111,12 miliar,” tambahnya.
Ansar berharap rancangan KUA dan PPAS APBD Kepri 2027 dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD Kepri sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
"Kami berharap rancangan KUA dan PPAS Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2027 dapat segera dibahas dan disetujui bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepri, Misni menyebut proyeksi APBD 2027 dihitung berdasarkan kalkulasi dana transfer dari pemerintah pusat serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
Sejauh ini, penopang utama pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD), hingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Guna memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Kepri kini mengejar potensi pendapatan dari sektor pajak yang belum tergarap maksimal.
"Kami sedang mengoptimalkan pemungutan pajak alat berat dan pajak air permukaan yang selama ini sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal," pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim