batampos - Serial animasi anak - anak Masha and the Bear ternyata pernah memicu kontroversi politik di Rusia. Kartun yang populer di berbagai negara itu sempat dianggap membawa pesan yang tidak sesuai dengan nilai tradisional keluarga Rusia oleh sejumlah tokoh konservatif.
Kontroversi mencuat setelah pengamat politik dan aktivis Rusia, Vadim Popov, mengkritik serial dalam wawancara dengan media Rusia pada 2025.
"Karakter Masha terlalu bebas. Hidup tanpa pengawasan orang tua. Sering membuat karakter hewan di sekitarnya ketakutan," kata Pengamat politik dan aktivis Rusia, Vadim Popov, dikutip dari The Moscow Times, Jumat (22/5).
Menurut Vadim, hal tersebut dapat memberi contoh buruk bagi anak - anak. Vadim mengusulkan agar tayangan dibatasi di televisi maupun layanan streaming.
Ia menganggap cerita dalam serial bertentangan dengan nilai tradisional Rusia dan tidak mencerminkan model keluarga yang ideal. Namun, usulannya memicu kritik balik dari banyak pihak.
Baca Juga: Aktivis Misi Kemanusiaan Gaza Dibebaskan Israel, Langsung Dideportasi
Penulis dan pengamat budaya Rusia menilai kritik berlebihan karena serial animasi memang dibuat sebagai hiburan penuh fantasi dan komedi.
Mereka menyebut karakter Masha yang hiperaktif justru menjadi daya tarik utama yang membuat serial populer di dunia. Masha and the Bear juga pernah dituding sebagai alat soft power Rusia di luar negeri.
Beberapa media Eropa menilai serial ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Rusia kepada anak - anak internasional melalui karakter, latar, dan simbol - simbol khas Rusia.
Studio animasi Animaccord selaku pembuat serial itu membantah tuduhan propaganda. Pihak studio menegaskan bahwa proyek mereka sepenuhnya independen dan tidak mendapat pendanaan dari pemerintah Rusia.
Kontroversi terhadap serial ini juga sempat muncul di Ukraina. Sejumlah pejabat Ukraina meminta penyelidikan terhadap keterkaitan serial tersebut dengan Rusia di tengah memanasnya hubungan politik kedua negara.
Bahkan aparat Ukraina disebut siap membatasi tayangan itu apabila masuk dalam daftar sanksi resmi pemerintah.(*)
Editor : Juliana Belence