batampos – Keterbatasan fasilitas pendukung pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Lingga kembali menjadi sorotan. Minimnya armada dan perlengkapan dinilai membuat pelayanan penanganan kebakaran di wilayah kepulauan tersebut belum berjalan optimal, terutama saat kebakaran terjadi di daerah terpencil.
Komandan Regu Damkar Lingga Unit Dabo Singkep, Ikmal Hakim, mengakui keterbatasan sarana menjadi dilema bagi petugas di lapangan.
Ia mencontohkan peristiwa kebakaran hutan di Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkep Barat, yang tidak dapat ditangani Damkar karena kendala armada dan jarak tempuh.
“Kami serba salah. Saat terjadi kebakaran di luar Dabo Singkep, kami tidak bisa hadir membantu karena hanya memiliki satu unit mobil damkar dan kondisinya sudah tua,” ujar Ikmal saat dikonfirmasi.
Menurutnya, keterbatasan armada memaksa petugas mempertimbangkan risiko apabila terjadi kebakaran lain secara bersamaan di wilayah Dabo Singkep. Selain jarak yang cukup jauh, kondisi jalan yang tidak memungkinkan juga menjadi hambatan utama.
“Kalau dipaksakan berangkat, ketika ada kebakaran di Dabo Singkep pada waktu yang sama, kami tidak bisa bergerak cepat. Apalagi kondisi kendaraan yang sudah uzur,” katanya.
Ikmal mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan kendaraan operasional, termasuk mobil pikap, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum terealisasi.
Persoalan ini mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau daerah pemilihan Bintan–Lingga, Hanafi Ekra.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga segera mengusulkan pengadaan armada pemadam kebakaran kepada Pemerintah Provinsi Kepri.
“Silakan ajukan ke Pemerintah Provinsi Kepri bahwa Kabupaten Lingga membutuhkan tambahan mobil pemadam kebakaran,” kata Hanafi Ekra, Minggu (25/1).
Menurutnya, setiap daerah wajib memiliki fasilitas penanganan keadaan darurat yang memadai, termasuk sarana pemadam kebakaran. Terlebih, Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terhubung melalui jalur laut.
Ia juga menyoroti sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di Kecamatan Senayang, namun tidak dapat segera ditangani karena ketiadaan sarana transportasi laut untuk operasional damkar.
“Seharusnya daerah kepulauan seperti Lingga juga memiliki sarana transportasi laut untuk kondisi darurat kebakaran,” ujarnya.
Hanafi menegaskan, keterbatasan fasilitas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Kehadiran pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Jika fasilitas darurat tidak memadai, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang