batampos – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan jajaran ADKASI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6).
Ketua Umum ADKASI yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani mulai merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah, mulai dari penetapan harga gabah, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, hingga berbagai program peningkatan produksi pertanian.
Baca Juga: Dianggap Belum Tuntas, Korban Kasus Dugaan Pencurian Rekening Minta Polri Buka Kembali Penyelidikan
"Kami datang bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan apresiasi. Dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, banyak laporan positif mengenai sektor pertanian. Kami melihat kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.
Menurut Siswanto, HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," katanya.
Selain itu, ADKASI juga menilai reformasi tata kelola pupuk bersubsidi membuat pupuk lebih mudah diakses dengan harga yang lebih terjangkau.
"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk kini lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang terpenting, kebijakan tersebut benar-benar dirasakan hingga ke lapangan," ujar Siswanto.
Baca Juga: Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
ADKASI juga mencatat mulai meningkatnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian karena dinilai semakin menjanjikan dari sisi ekonomi.
"Kami melihat geliat pertanian berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Banyak anak muda mulai tertarik bertani karena melihat adanya harapan dan keuntungan yang nyata," katanya.
Selain memberikan apresiasi, ADKASI juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, seperti pengembangan komoditas tebu, peternakan, dan kelapa sawit. Organisasi tersebut menilai dialog antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan pertanian berjalan selaras.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk mempertahankan harga gabah yang menguntungkan, memperkuat distribusi pupuk, dan meningkatkan produksi pangan nasional.
"Program ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan pemerintah pusat sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, petani, dan pelaku usaha. Jika bergerak bersama, saya optimistis swasembada pangan dapat terwujud sesuai arahan Presiden Prabowo," kata Amran.
Baca Juga: Risk-on vs Risk-off: Implikasinya Terhadap Alokasi Aset
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani melalui harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih rendah, serta kemudahan akses terhadap sarana produksi. (*)